MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonsia berkoordinasi melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Sumatera Utara.
Ini dilakukan untuk menetapkan langkah dan memperoleh arahan strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta sebagai upaya mendorong perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sumatera Utara, IGP Wira Kusuma, menuturkan berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang dan saat periode Ramadhan dan Idul Fitri.
“Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices. Untuk itu, perlu diwaspadai terhadap kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri,” tuturnya, Selasa (12/3).
Selain itu, harga komoditas beras diperkirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi hingga musim panen tiba pada akhir Maret/awal April 2024 mendatang.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi strategi pengendalian inflasi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pemetaan strategi pengendalian inflass 4K di Sumatera Utara seperti mengoptimalkan anggaran (BTT dan dana dekon) untuk gerakan pangan murah, implementasi sistem deteksi dini (early warning system), optimalisasi pasar murah melalui pasar murah keliling, melaksanakan kampanye belanja byak untuk menjaga ekspektasi inflasi, dan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Selain itu, pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Perkembangan Program Elektronifikaai Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara khususnya ketersediaan kanal non tunai pada transaksi Penerimaan Asli Daerah telah menunjukkan angka optimal (9995 non tunai),” ungkapnya.
“Meskipun demikian, dan aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS,” sambung IGP Wira Kusuma.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin menyampaikan perkembangan inflasi di Sumatera Utara secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka 2,254 (yoy).
“Untuk Februari 2024, gabungan 8 kabupaten/kota ihk mencatatkan inflasi 0,4196 (mtm) atau 2,5096 (yoy). Selain itu, apabila melihat data BPS, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan komoditas daging ayam ras, beras, dan minyak goreng,” tandasnya. (wol/eko/d1)
Editor: Ari Tanjung
Discussion about this post