JAKARTA, Waspada.co.id – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdussalam, mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah purna tugas menjadi penasihat di pemerintahannya.
Surokim mengatakan dunia internasional akan menaruh kepercayaan kepada Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden khususnya dalam kaitannya dengan investasi yang masuk ke Indonesia karena pembangunan dalam negeri yang berkelanjutan.
“Dan itu akan menguatkan trust terutama menguatkan trust publik masyarakat tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional karena selama ini kan berganti pemerintah berganti rezim seolah-olah tidak ada sustainability-nya tidak ada keberlanjutannya,” ujar Surokim, Jumat (24/5).
Surokim menambahkan Presiden Jokowi yang memiliki pengalaman selama dua periode memimpin Indonesia sudah seharusnya diposisikan di tempat yang layak agar tumbuh kepercayaan global terhadap keberlanjutan pemerintah sebagaimana janji kampanye Prabowo dulu.
“Penempatan orang-orang yang punya pengalaman memimpin negara di suatu atau memimpin kelembagaan tertentu itu terutama untuk menumbuhkan menguatkan trust publik terutama masyarakat internasional bahwa memang pembangunan di Indonesia itu keberlanjutan itu penting, keberlanjutannya itu diperhatikan,” bebernya.
Lanjut Surokim menuturkan Prabowo-Gibran pasti butuh masukan di mana masih ada pekerjaan pemerintahan Presiden Jokowi yang belum rampung dan harus disempurnakan.
“Saya kira tidak ada salahnya penempatan itu bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut hal-hal yang strategis presiden pasti butuh masukan-masukan dan saran-saran, dan harus diakui bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin republik ini juga kontribusinya cukup banyak,” ucapnya.
Apalagi lagi Prabowo juga sempat dikenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih 2024 di hadapan para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
Hubungan antara Prabowo dan Presiden Jokowi begitu erat dan istimewa sehingga wajar jika Presiden Jokowi menitipkan keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan di pundak Prabowo.
“Tentu ada hal-hal juga yang belum selesai beliau kerjakan yang itu juga saya kira itu juga bisa dititipkan untuk dilanjutkan pada masa kepemimpinan Pak Prabowo saat ini. Jadi saya kira sudah tepat logika itu menempatkan orang-orang yang pernah menjadi pemimpin itu di dalam struktur tertentu terutama akan menguatkan tadi menguatkan trust publik internasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut Surokim menyampaikan tentunya penempatan Presiden Jokowi sangat memberikan manfaat di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai wujud pemerintahan yang menganut prinsip gotong royong.
“Kalau dilihat dari manfaatnya pasti bermanfaat apalagi kita kan juga punya dewan pertimbangan presiden, jadi penempatan orang-orang yang selama ini punya andil dalam memimpin bangsa sekaligus menempatkan mereka paska purna dinas itu saya kira bagian dari menempatkan seseorang pada tempatnya, yaitu wujud dari prinsip pemerintahan gotong royong kan sebenarnya itu,” ucapnya.
Dikatakan Surokim mencontoh pemerintahan di luar negeri juga hampir sama para perdana menteri (PM) yang telah lengser tetap diberdayakan untuk menarik minat dunia usaha dan investasi suatu negara.
“Dunia investasi itu pasti akan melihat bahwa ada keberlanjutan untuk pembangunan di Indonesia buktinya ada orang-orang yang bisa didayagunakan atau ditempatkan kembali di rezim pemerintahan tertentu, itu juga dilakukan oleh beberapa negara biasanya mantan-mantan PM itu ditempatkan kaitannya itu dengan soal investasi paling dominan, soal investasi, kepercayaan dunia usaha dan mereka investasi di wilayah itu,” katanya.
Selain itu, Surokim juga menepis anggapan jika Presiden Jokowi berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan memunculkan matahari kembar.
Pasalnya, ia menilai Presiden Jokowi sebagai tipe orang yang tahu diri dan tidak akan merecoki pemerintahan penerusnya.
“Saya kira Pak Jokowi pun juga tahu diri, bukan karakter Pak Jokowi seperti itu beliau tahu posisi, tidak akan ngeriwuki, saya kira kalau melihat bahwa elite-elite itu bisa dipersatukan dalam satu perahu besar yang membuat iklim politik nasional itu lebih adem lebih damai tidak gontok-gontokan dan itu akan memberikan keteladanan bagi publik,” jelasnya.
“Publik pasti merasakan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa itu tidak terjerumus kepada konflik yang cenderung vis a vis tetapi lebih banyak merangkul akan menciptakan iklim politik yang lebih adem, publik menunggu itu untuk mendapatkan suasana atau situasi politik yang semakin kondusif,” ujarnya.(wol/republika/mrz/d2)
Discussion about this post