Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD, Ini Tanggapan Komisi II DPR

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, setuju dengan wacana gubernur dipilih DPRD untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, untuk bupati dan wali kota, kata dia, harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung,” ujarnya, Sabtu (14/12).

Irawan menyampaikan hal itu sebagai respons atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti mahalnya biaya penyelenggaraan Pilkada dan mengusulkan agar gubernur dipilih tidak langsung melalui DPRD. Mengingat, hal ini juga dilakukan beberapa negara lain.

“Pertama, kita harus memulainya dengan cara pandang bagaimana daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah,” katanya.

Irawan menjelaskan, asas otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945 memberikan ruang untuk memilih kepala daerah secara demokratis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pilkada merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi politik yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Menurutnya, otonomi daerah terutama berlaku di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan peran provinsi lebih bersifat dekonsentrasi, yaitu sebagai pelaksana tugas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemilihan gubernur oleh DPRD masih sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Irawan menambahkan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dapat mengurangi biaya pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, upaya efisiensi melalui Pilkada serentak belum membuahkan hasil optimal dan justru membuat proses menjadi lebih mahal dan kompleks.

“Maka dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pilkada atau tidak langsung melalui DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, itu sama demokratisnya dan juga masih sesuai dengan prinsip konstitusionalisme,” pungkasnya. (wol/lvz/okz/d1)