MEDAN, Waspada.co.id – Mahalnya harga beras di pasaran saat ini tetap menjadi perhatian serius DPRD Medan khususnya Komisi III yang membidangi perekonomian. Guna menjaga harga beras tetap stabil, DPRD mengusulkan memangkas birokrasi distribusi.
Usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan M Khalil Prasetyo, saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan PD Pasar Kota Medan, manajemen PT Pilar, Dinas Ketapang, Dinas Perindag dan OPD lainnya di ruang rapat Komisi III DPRD Medan, Selasa (5/3) kemarin.
Menurut Khalil, salah satunya mengurangi tingginya harga beras yakni memotong distribusi, tidak perlu memakai pihak ke tiga (PT Pilar, red). “Artinya, Pemko Medan (PD Pasar) dapat belanja langsung ke Bulog dan mendistribusikannya ke masyarakat,” saran Tyo sapaan akrabnya.
Untuk itu, lanjut Tyo, MoU PD Pasar dengan PT Pilar supaya ditinjau kembali. Biar bagaimana pun, kalau menggunakan pihak ketuga pasti menambah biaya, yang menjadikan harga naik.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III Afif Abdillah yang memimpin rapat mengatakan terjadinya kenaikan harga beras harus disikapi serius OPD Pemko Medan. Sebab, kalau harga beras naik, disusul gula dan minyak akan menimbulkan rasa panik di masyarakat.
Maka harus diantisipasi dan siasati pengendalian harga sembako dengan cepat. “Buat formulasi strategi dan bangun sistem. Apalagi menyambut lebaran harus fokus melakukan inovasi strategi. Ke depannya terbitkan Perwal dan kami (DPRD) siap menggodok Perda,” sebut Afif.
Sedangkan untuk pemberian subsidi diharapkan jangan insidentil, namun perlu subsidi jangka panjang. “Pengendalian kenaikan harga harus dilakukan dari hulu sampai hilir,” ujar Afif. (wol/mrz/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post