MEDAN, Waspada.co.id – Korlantas mendorong dua skema pendekatan dilakukan dalam peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Skema pertama adalah pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dan kedua penegakan hukum kepada wajib pajak.
Demikian disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional di Aula RIS, Kantor Gubernur, Rabu (6/11).
“Kita melakukan pendekatan dengan wajib pajak, atau mendatangi pemilik kenderaan bermotor door to door untuk mengingatkan untuk membayar pajak. Ada kewajiban harus dipenuhi salah satunya membayar pajak. Yang terpenting pengesahan STNK, validitas kenderaan bermotor di kepolisian,” jelas Aan.
Aan mengatakan, dalam pendekatan tersebut, kepada wajib pajak bisa menggunakan aparatur sipil negara (ASN) dimasing-masing daerah hingga ke Dusun mendatangi satu per satu rumah wajib pajak, kedepannya dalam peningkatan PKB.
Aan mengungkapkan bila wajib tidak ada kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, baru dilakukan penindakan hukum terhadap wajib pajak tersebut.
“Sudah kita lakukan ini semua, baru kita melakukan penegakan hukum kedepannya,” tuturnya.
Aan menjelaskan bahwa Rakor ini, berlangsung untuk Pembina Samsat tingkat pusat dan seluruh daerah, serta rutin berlangsung, dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap tugas dan target capaian.
“Dari Rakor ini, kita punya waktu hingga akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja kita (Samsat). Artinya kalau ada kekurangan, harus kita perbaiki dan tingkatkan. Termasuk mengejar target yang sudah kita tentukan di awal (tahun), seperti pengesahan STNK, perpanjangan STNK, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan untuk pemerintah daerah ada pajak kendaraan bermotor,” jelas Aan.
Dengan itu, Dia mengatakan pihaknya mendapatkan data valid, juga diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Adapun upaya lainnya lanjut Kakorlantas, adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran PKB, seperti pengadaan Samsat keliling, gerai Samsat, hingga menghadirkan sistem pembayaran melalui aplikasi.
“Ini kegiatan rutin setiap tahunnya ya, setiap saat kita melakukan konsolidasi, evaluasi terhadap tugas-tugas, kita lakukan. Untuk sinergi dan berkolaborasi cukup baik dari pembina Samsat di daerah maupun di Pusat,” ucap Aan.
Ia juga mengapresiasi atas kehadiran gedung baru Samsat di Sumatera Utara yang diresmikan Pj Gubernur Sumut Dr Agus Fatoni. Berlokasi di Medan Utara (Kota Medan), Kabanjahe (Kabupaten Karo), Tebingtinggi (Kota Tebingtinggi) dan Sibuhuan (Kabupaten Padanglawas), untuk lebih mendekatkan jarak dengan masyarakat yang kemungkinan selama ini cukup berjauhan dari tempat pelayanan.
“Kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan lagi sampai akhir tahun mengevaluasi kinerja kita dari 10 bulan belakangan perlu kita lakukan evaluasi. Nanti kita sampaikan kepada secara teknis kepada Samsat daerah, harus kita perbaiki dalam waktu dua bulan ini, kita konsiladasi nantinya. Target pengesahan STNK, target pajak kendaraan bermotor,” kata Aan.
Dalam kegiatan ini, dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Dr Agus Fatoni Plh Direktur Pendapatan Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Muji Ediyanto dan Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly. (wol/man)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post