Pemkab Deliserdang Harus Prioritaskan Anggaran untuk ATM
LUBUK PAKAM, Waspada.co.id – Penghentian pendanaan program AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) oleh pemerintahan Donald Trump melalui USAID telah memicu tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun sebagian besar pemotongan dana terjadi di Afrika, dampaknya juga dirasakan pemerintah Indonesia khususnya di daerah seperti Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Technical Officer (TO) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Deliserdang, Hardi Dido, berpendapat dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang didorong untuk mengalokasikan anggaran mandiri dalam APBD guna memastikan keberlanjutan program kesehatan ATM, tanpa ketergantungan pada dana asing.
Dikatakan, perlunya dialokasikan anggaran daerah untuk kemandirian kesehatan. “Sejak lama, program ATM di Indonesia banyak bergantung pada hibah internasional. Namun, dengan berubahnya dinamika global, Deliserdang harus segera beradaptasi dengan mengembangkan sumber pendanaan lokal,” ungkapnya kepada Waspada Online, Jumat (31/1).
Dido menambahkan, sebagai langkah konkret, pihaknya telah mendorong pemanfaatan anggaran daerah guna memperkuat layanan ATM secara berkelanjutan. Di mana alokasi anggaran ini harus mencakup peningkatan layanan kesehatan untuk ODHA, pasien TBC, dan malaria melalui skema swakelola tipe III, yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti PKBI Sumut terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
“Kemudian penyediaan layanan pengobatan dan pencegahan yang lebih luas, agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa hambatan biaya dan geografis. Lalu peningkatan edukasi dan deteksi dini, untuk menekan angka penyebaran ATM di wilayah Deliserdang,” jelasnya.
Lebih lanjut Dido mengatakan, kolaborasi Pemkab Deliserdang, OMS dan TO untuk implementasi, Pemkab Deliserdang harus bekerja sama dengan PKBI Sumut dan organisasi lainnya guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif.
“Sebagai pelaksana teknis di lapangan, TO memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan serta memastikan layanan ATM tetap berjalan di tengah keterbatasan dana dari luar negeri. Melalui kolaborasi ini, Deliserdang dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih mandiri, dengan mengoptimalkan dana daerah serta melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan ATM,” terangnya.
Dari penjabaran yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan sebagai investasi masa depan. Dengan menjadikan kesehatan sebagai prioritas anggaran, Pemkab Deliserdang tidak hanya memastikan layanan ATM tetap tersedia, tetapi juga membangun ketahanan sistem kesehatan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, target akhiri AIDS 2030, dan upaya nasional dalam eliminasi TBC serta malaria, menjadikan Deliserdang sebagai model kabupaten mandiri dalam layanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (wol/mrz/d2)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post