JAKARTA, WOL – Kemarahan Australia atas eksekusi terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Pulau Nusakambangan, dini hari tadi terlihat jelas dengan pemberitaan media di Negeri Kanguru itu. Harian Courier Mail yang terbit dengan format tabloid bahkan membuat sampul khusus bergambar Presiden Joko Widodo.
Courier Mail memasang sampul bergambar Jokowi -sapaan joko Widodo- sebagai presiden lengkap dengan jas dan peci. Jokowi terlihat melambaikan tangan pada foto untuk sampul itu.
Hanya saja, Courier Mail menambahkan bercak darah pada tangan kanan Jokowi yang sedang melambai. Sampul itu dilengkapi tulisan berhuruf besar: BLOODY HANDS yang artinya tangan berdarah.
Sedangkan latar belakang foto Jokowi adalah bendera Merah-Putih dengan tetesan darah. Di atas gambar tetesan darah itu ada tulisan untuk judul artikel: Firing squad shots ring out executions island.
Courier Mail dalam editorialnya juga menulis bahwa ketika Jokowi terpilih pada Juli lalu, dia terlihat sebagai contoh spektakuler dari munculnya demokrasi yang sedang mekar di Indonesia kurang dari dua dekade setelah kejatuhan figur militer kuat, Suharto. “Sebagai seorang pedagang mebel dari provinsi di Jawa, Widodo bukanlah bagian dari elite Jakarta dan tak punya pertalian dengan militer atapun pusat kekuasaan lainnya,†tulis Courier Mail.
Namun, Courier Mail juga menuliskan, kini muncul bahwa apa yang terlihat sebagai sebuah kekuatan mungkin merupakan sebuah kekuatan. Patron bagi Jokowi dalam meraih kekuasaan adalah mantan Presidan RI Megawati Soekarnoputri, yang tak pernah menjadi teman bagi Australia dan seorang garis keras dalam hal kepolisian dan keamanan.
“Ini sangat disayangkan, karena Australia dan Indonesia bisa makmur saat hubungan keduanya penuh persahabatan dan produktif,†tulis Courier Mail.
Reaksi Australia dan Brazil
Eksekusi terhadap delapan terpidana narkoba dari beberapa negara Rabu (29/4) membuat pemerintah Australia menarik duta besarnya dari Jakarta dan memicu reaksi kemarahan dari Brazil.
Para pemimpin Australia dan Brazil telah membuat permintaan pribadi untuk pengampunan warga-warga negara mereka, meningkatkan posisi tawar menawar Presiden Joko Widodo.
Australia memiliki hubungan komersial dan politik dengan Indonesia, sementara Brazil memiliki surplus perdagangan senilai US$5 miliar. Brazil juga berisiko kehilangan perjanjian ekspor militer besar ke Indonesia atas konflik eksekusi ini.
Kedua negara menolak hukuman mati dan telah memprotes langkah Presiden Jokowi untuk mempercepat waktu eksekusi, setelah moratorium selama lima tahun, sejak menjabat Juli lalu.
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengecam keras eksekusi hukuman mati di Cilacap dan akan menarik duta besar.
“Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi,” kata Abbott, hari ini.
Sebelumnya, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Australia, Steven Ciobo, mengutuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04).
Ciobo melalui akunnya di Twitter menyebut pelaksanaan eksekusi ini “penyalahgunaan kekuasaan”.
Dari 8 terpidana mati, dua di antaranya adalah dua warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus narkoba pada 2006.
Sukumaran dan Chan menjadi dua warga Australia pertama yang dieksekusi sejak warga Australia lain, Nguyen Tuong Van, dihukum gantung di Singapura pada 2005 dalam kasus penyelundupan heroin, kata kantor berita AFP.
Indonesia dan Australia memiliki hubungan ekonomi yang saling tergantung. Bahkan Wapres Jusuf Kalla mengklaim, Australia akan rugi sendiri bila tidak berhubungan dengan Indonesia.
“Perdagangan kita dengan Australia kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Jadi kalau menghentikan perdagangan, dia (Australia) rugi,” terang Kalla,hari ini di Jakarta
Dari Brasil, pemerintah Brasil menyatakan akan mempertimbangkan hubungan dengan Indonesia menyusul eksekusi terhadap warganya, Rodrigo Gularte, di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04). Gularte ialah warga kedua yang dieksekusi setelah Marco Archer Cardoso Moreira pada Januari lalu.
Pernyataan resmi yang dikemukakan sesaat setelah eksekusi itu menyebutkan bahwa Indonesia ‘tidak sensitif dengan permohonan kemanusiaan Presiden (Dilma) Rousseff’.
Sebelumnya, Rousseff memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengampuni Gularte karena yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa.
Namun, karena Indonesia berkeras mengeksekusi Gularte, Rousseff mengatakan hal itu ‘menandai peristiwa serius dalam hubungan antara kedua negara’.
Kementerian Luar Negeri Brasil mengaku tengah mempertimbangkan hubungan dengan Indonesia. Setelah menarik duta besarnya dari Jakarta, pemerintah Brasil mengatakan tidak berencana untuk menempatkan duta besar pengganti.
“Lantaran permohonan kami mendapat balasan yang tidak memuaskan, kami akan mengevaluasi untuk mempertimbangkan sikap apa yang harus kami ambil terhadap Indonesia mulai sekarang,†ujar Wakil Menteri Luar Negeri Brasil, Sergio Franca Danese.
Rodrigo Gularte ialah warga Brasil kedua yang dieksekusi. Pada Januari lalu, Marco Archer Cardoso Moreira juga dieksekusi karena terbukti menyelundupkan narkoba.
Tindakan pemerintah Indonesia kemudian dibalas Brasil dengan menarik Dubes dari Jakarta. Lalu, Presiden Rousseffmenolak member surat kepercayaan kepada Toto Riyanto yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia menjadi duta besar di Brasil.
Wapres Jusuf Kalla kala itu langsung bereaksi. JK mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Brazil adalah sebuah penghinaan. Oleh karena itu pemerintah siap untuk mengevaluasi hubungan dagang.
“Kalau memang begitu ya sudah, kita menurunkan sikap politik, ya kita juga harus lakukan sikap politik dan sikap ekonomi juga tentunya. Bisa mengurangi impor, termasuk alutsista dari Brazil,” kata dia kala itu
Salah satu produk yang dibeli pemerintah dari Brazil adalah pesawat Super Tucano versi EMB-314/A-29B, yang rencananya dibeli sebanyak 16 unit untuk TNI Angkatan Udara. Sejak 2012 lalu hingga kini, baru sebanyak 8 unit yang tiba di Indonesia.
Pemerintah kata JK masih mempertimbangkan untuk membatalkan pembelian sisa pesawat tersebut. “Itu masih dipertimbangkan, kita periksa dulu macam apa komitmennya kontraknya, kita periksa dulu,” ujar JK. (reuters/bbc/jpnn/wol/data2)
Discussion about this post