MEDAN, WOL – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, T Erry Nuradi mengimbau agar perangkat-perangkat Bawaslu di daerah dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus mempunyai integritas dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak terutama yang berada di lingkungan incumbent.
“Panwaslu yang ada di lingkungan incumbent tentunya banyak tekanan, oleh kerenanya harus punya integritas, karena aturan itu harus ditegakkan,” ujar Plt Gubsu.
Hal itu terungkap saat Plt Gubsu bertemu dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. Tampak hadir dalam pertemuan itu, diantaranya Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Anggota Hardi Munthe, Kepala Sekretariat Iwan Tero, Kasubbag TP3 Fahru Roni Hasibuan dan Erwin Arisandy.
Sedangkan Plt Gubsu didampingi Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen, Kakesbangpolinmas Provsu Eddy Syofian, Kadis Kominfo Provsu Jumsadi Damanik, Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu Jimmy Pasaribu.
Plt Gubsu pada kesempatan itu juga mengimbau agar penyelenggara pemilu di Sumut khususnya, harus tetap semangat menjalankan tugasnya agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015 di Sumut dapat berjalan dengan baik. “Meskipun banyak kendala, agenda nasional ini harus berjalan dan harus kita sukseskan,” sebutnya.
Pada kesempatan itu Plt Gubsu juga menghimbau kepada Bawaslu agar panwaslu-panwaslu khususnya jelang pilkada serentak di Sumut didampingi aparat keamanan dalam hal ini aparat kepolisian untuk lebih menjaga keamanan dari kemungkinan kekacuan yang akan terjadi. “Segera koordinasi dengan polres-polres setempat,” ujar Plt Gubsu.
Plt Gubsu juga mengharapkan bila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, khususnya incumbent untuk melaporkannya kepada provinsi untuk segera diingatkan. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dan KPU dan jajarannya perlu didampingi aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian.
Pemprovsu lanjutnya telah berkomitmen agar agenda nasional ini, khsususnya di Sumut agar dapat berjalan dengan sukses. Meskipun Sumatera Utara merupakan daerah yang terbanyak yang akan mengikuti Pilkada serentak tersebut yakni di 23 Kabupaten/Kota.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan, SH mengatakan bahwa Bawaslu Sumut ingin melaporkan kepada Pemprovsu sesuai dengan tugas dari Bawaslu tentang perkembangan pelaksanaan Pilkada di 23 kabupaten/kota yang di Sumut.
Dia menyampaikan bahwa di Pilkada serentak ini sudah sesuai dengan undang-undang Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, yang dimaksud adalah sengketa antara calon peserta dengan KPU, peserta dengan peserta dan peserta dengan KPU.
Pasca penetapan calon pihaknya telah menangani 8 kasus dan setelah penetapan calon ada 5 kasus.
Dia mengatakan, setelah mengadakan supervisi ke daerah-daerah masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. “Masih banyak persoalan terutama yang terkait calon incumbent,” sebutnya, Sabtu (29/8).
Pada kesempatan tersebut Syafrida juga mengundang Pemprovsu untuk dapat menghadiri pertemuan yang berkesempatan mengundang Pemprovsu untuk dapat menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2015. Undangan tersebut adalah undangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Serentak. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kota Siantar dengan megundang 23 kabupaten/kota yang ada di Sumut. “Diharapkan persoalan-persoalan terkait pilkada ini dapat dibicarakan pada pertemuan tersebut,” ujarnya.(wol/rdn/data1)Â
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post