JAKARTA, WOL – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ruhut Sitompul mengaku mendukung surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech.
Menurutnya, meski Indonesia adalah negara demokrasi, tapi penyampaian pendapat juga harus difilter.
“Saya dukung Kapolri. Kebebasan berekspresi itu harus bertanggung jawab. Jangan sembarang berucap trus gak berani tanggung jawab,” tegas Ruhut di Jakarta, Senin (2/11).
Ia bahkan meminta agar hukuman yang bakal diberikan kepada para pengumbar hate speech harus dibuat lebih berat. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol agar Demokrasi di Indonesia tetap sehat.
“Kalau perlu hukumannya dibuat lebih berat. Ini kan manusia yang buat demokrasi enggak sehat. Tiap hari saya dimaki anjing, babi, segalanya. DPR juga selalu diteriaki koruptor. Tapi kami enggak bisa apa-apa,” sesal Ruhut.
Diketahui, 8 Oktober 2015, Polri telah mengeluarkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Hate Speech dianggap bersinggungan erat dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
Ujaran kebencian yang dapat ditindak adalah semua pernyataan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Mereka adalah:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Penyebaran berita bohong.
(inilah/data2)
Discussion about this post