LHOKSEUMAWE, WOL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016 diminta harus pro terhadap rakyat. Sehingga dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat Aceh dan harus mempertimbangkan skala perioritas.
Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP), Husaini Setiawan, Senin (02/11).
“Di dalam APBA tahun 2016 harus lebih mengalokasikan pada program atau Unit Kegiatan Ekonomi Menenggah (UKM), sehingga bisa lebih banyak menampung tenaga kerja,” harap dia.
Harus diakui bahwa, di Provinsi Aceh sangat sedikit tersedia lapangan kerja sehingga sangat banyak masyarakat yang ke provinsi lain untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
“Coba bayangkan masyarakat Aceh, tapi tidak mampu bertahan hidup di wilayahnya sendiri dan harus ke daerah lain untuk mencari rezeki. Kita sangat prihatin atas kondisi yang terjadi ini,” ucapnya lagi.
Dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus, menurut dia, Pemerintah Aceh harus membuat perencanaan terlebih dahulu sehingga pengalokasiannya tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat.
Lebih lanjut dia mengatakan, dana Otsus tersebut sebenarnya digunakan untuk mendongkrak perekonomian di Aceh, tapi nyatanya dalam pengelolaannya masih belum maksimal. Hal tersebut terbukti dengan masih banyak terdapat warga miskin dan sulitnya lapangan kerja.
Bahkan dalam setiap tahunnya Dana Otsus semakin besar, tapi perekonomian Aceh masih lemah. Itu menurutnya lagi dikarenakan pengalokasiannya yang tidak tepat sasaran, lebih baik dengan dana tersebut dialokasikan untuk membentuk banyak UKM dan sangat berdampak bagi masyarakat.(wol/chai/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post