JAKARTA, WOL – Presiden Joko Widodo diminta untuk membentuk tim audit Infrastruktur dan PMN BUMN agar dana APBN yang disalurkan tidak dijadikan bancaan dalam proyek proyek infrastruktur oleh oknum-oknum tertentu.
Desakan tersebut diungkapkan Koordinator Infrastruktur Watch Haris Limbong dalam keterangan tertulisnya menyikapi adanya dugaan permainan proyek infrastruktur dengan memanfaatkan kedekatan dengan istana termasuk elit politik.
Dia mencontohkan, proyek pembangunan Teluk Kendari (MYC) sebesar Rp. 748.958.969.000 yang secara serampangan dibatalkan pemenang tendernya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Proyek tersebut diumumkan pelelangannya pada tanggal 10 Maret 2015, yang diikuti 109 peserta. Melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh pokja, maka yang memunuhi syarat administrasi dan teknis dan dilanjutkan evaluasi harga berdasarkan penilaian pokja adalah konsorsium PT Hutama Karya (BUMN), PT Bumi Karsa (swasta) dan PT Multi Struktur (swasta).
Namun hasil penilain Pokja tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono tanpa alasan yang rasional dan jelas, melalui surat nomor KU 03.01.Mn/1007 tanggal 08 Oktober 2015.
Diduga kuat ujar Limbong, langkah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono membatalkan pemenang tender projek karena “jagoan” para calo pendukung pemerintahan yang didukung sang menteri yang diunggulkan sebagai pemenang kalah dalam evaluasi teknis.
“Untuk itu harus dibentuk tim audit infrastruktur karena adanya dugaan permainan dan tender proyek infrastruktur,†sebutnya.
Dia mensinyalir, adanaya permainan tender proyek infrastruktur untuk tujuan memperkaya diri yang melibatkan pejabat teras kementerian dan orang-orang di sekitaran istana dan elit parpol yang bertindak sebagai calo projek menyebabkan pelelangan dan proses tender berlangsung tidak sehat.
“Proyek pembangunan infrastruktur diduga dijadikan bancakan yang diduga dilakukan oleh para calo pendukung pemerintahan Joko-Kalla dengan memanfaatkan pengaruh dan kedekatannya dengan presiden maupun kepada menteri terkait,†ujarnya.
Pemerintahan Joko-Kalla dalam APBN 2016 menggelontorkan anggaran terbesar untuk pembangunan proyek infrastruktur. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 104 triliun, Kementerian Perhubungan dengan Rp 48 triliun serta melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 sebesar Rp40,4 triliun yang berhasil digagalkan dalam APBN 2016.(hls/data1)
Discussion about this post