MEDAN, WOL – Memperingati Hari Antikorupsi 10 Desember ini, pengamat politik Anshari Yamamah mengharapkan seluruh pihak untuk menegakkan peraturan yang berlaku.
Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara(UINSU) ini mengungkapkan, korupsi merupakan persoalan semua kalangan baik masyarakat kecil maupun pejabat pemerintahan.
“Ini memang tidak bisa dibiarkan sebab bisa merusak tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jika korupsi merajalela, rakyat juga yang menderita,” katanya, Kamis (10/12).
Ia juga meminta kepada tokoh cendikiawan dan tokoh agama untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat akan bahaya korupsi. Sebab korupsi mampu meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan yang akhirnya akan meruntuhkan negara itu sendiri.
“Dari sejarah yang ada di Indonesia, banyak kegagalan pemerintah yang disebabkan merajalelanya tindak korupsi,”
Oleh karena itu, ia berharap kaum cendikiawan mampu membuat langkah-langkah cerdas melalui pendidikan ataupun pengembangan kearifan lokal yang dapat membentengi generasi muda untuk terhindar dari sifat ataupun keinginan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Jadi perlu ada semacam gerakan revolusi mental bagi kalangan generasi muda untuk membiasakan hidup terbuka, jujur, apresiatif, dan kalau perlu ditumbuhkan rasa malu jika melanggar hukum,” kata Anshari.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Sutrisno mengaku prihatin atas banyaknya praktik korupsi yang terjadi di setiap tingkatan struktur pemerintahan di Indonesia, khususnya Sumut.
“Fakta hari ini, banyak praktik korupsi yang terjadi di tingkat eksekutif, legislatif, dan judikatif,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Oleh karena itu, ia mendukung adanya materi anti korupsi yang diterapkan di lembaga pendidikan.
“Kita harus bangun kesadaran sejak anak-anak bahwa korupsi itu perbuatan tercela,” tegasnya.(wol/cza/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post