JAKARTA, WOL – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Rhamdani menegaskan, pihaknya tidak sedang mempertontonkan syahwat kekuasaan saat ricuh Paripurna DPD akhir pekan lalu.
“Kami tidak mempertontonkan syahwat politik untuk kekuasaan. Kami jelas hanya ingin membangun sistem yang sehat,” tampiknya saat dihubungi, Minggu (20/3).
Menurutnya, para senator setuju dengan pengurangan masa jabatan pimpinan sebagai alat kelengkapan karena ingin memicu setiap orang untuk berprestasi saat menggenggam jabatan.
“Itu (perubahan tatib soal masa jabatan) diubah untuk bisa memacu setiap orang berprestasi memimpin lembaga ini dengan baik. Kami ingin konsisten mengedepankan moral politik DPD. Salah satunya dengan cara membatasi kekuasaan,” tambahnya.
Diketahui, rapat paripurna DPD, Kamis (17/3) berakhir ricuh. Pimpinan sidang Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua Farouk Muhammad menolak menandatangani draft Tata Tertib (Tatib) DPD yang sudah diputuskan dalam paripurna istimewa itu.
Penolakan dianggap sengaja dilakukan Irman karena isi tatib tentang pengurangan masa jabatan dari 5 Tahun ke 2,5 tahun.
Tak pelak, mosi tidak percaya pun dilayangkan sejumlah senator pendukung pengurangan periodisasi kepemimpinan alat kelengkapan untuk Irman Gusman.
Atas tindakan ini, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyatakan, keributan paripurna DPD, Kamis (17/3/2016) malam, jelas mempertontonkan syahwat perebutan kekuasaan.
“DPD mencuri perhatian publik bukan dengan sajian aneka keberhasilan tapi menyuguhkan drama perebutan kursi di internal mereka,” ketus Lucius dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3).
(inilah/data1)
Discussion about this post