PARAPAT, WOL - Tahun 2019 Pemerintah menargetkan penduduk Indonesia mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Demikian hal ini disampaikan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pematangsiantar, Rasinta Ria Ginting SE Ak MSi AAAK.
Dijelaskan, ini menjadi target pemerintah dengan tujuan tidak ada lagi kesulitan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan.
“JKN untuk Indonesia lebih baik. Sedangkan KIS, dengan gotong royong, semua tertolong. Artinya di sini dengan membayar tepat waktu maka terjadi subsidi antara yang sakit dibantu yang sehat dan
yang tidak mampu dibantu yang mampu,” ungkapnya kepada Waspada Online saat media gathering yang diselenggarakan OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Jumat (3/5).
Kepesertaan BPJS Kesehatan juga bertahap mulai 1 Januari 2014 PBI, TNI/Polri, eks Askes dan eks Jamsostek. Paling lambat 1 Januari 2015, BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Paling lambat 1 Januari 2016 usaha mikro dan tahun 2019 tercover semuanya.
“Jadi berdasarkan UU dan Perpres itu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial dan ini diatur dalam Landasan hukum BPJS Kesehatan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem JKN, UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diteruskan dengan Perpres nomor 19 tahun 2916 dan nomor 28 tahun 2016,” tuturnya.
“Ini yang menjadi harapan pemerintah semua penduduk tercover JKN KIS. Menurutnya, peserta bisa sebagai pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN dan APBD juga Jamkesda yang dicover APBD provinsi. Untuk Jamkesda preminya Rp23.000 per bulan dan mandiri Rp23.500 per bulan. Sedangkan iuran peserta kelas I Rp80.000 per bulan, kelas II Rp52.000 per bulan dan kelas III Rp25.500 per bulan,” ungkapnya.
Namun nanti dua tahun sekali ada penyesuaian ulang iuran khususnya untuk kelas I dan II, sedangkan kelas III tidak. Jika peserta tak mau ada penyesuaian maka pemerintah tidak akan mengcover penyakit jantung, paru, ginjal tapi inikan tidak manusiawi.
Ia menambahkan, Jadi cara terbaik, dikenakan denda bagi yang terlambat membayar sebesar 2,5 persen dari klaim dan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda 0,1 persen dari iuran serta tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
“Ketentuan pembayaran iuran dan denda dikecualikan untuk peserta yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang,” tambahnya.
“Dan untuk di wilayah kerja saya di Cabang Pematangsiantar peserta BPJS Kesehatan baru tercover 54 persen, mencakup Kota Pematangsiantar 70 persen, Simalungun 47 persen, Tobasa 64 persen dan Samosir 62 persen. Tahun lalu, BPJS membayar Rp148 miliar untuk 13 RS di wilayah Cabang Pematangsiantar,” jelasnya.
“Dan kami juga meminta kepada bupati, walikota di daerah-daerah melakukan percepatan untuk JKN,” tutupnya.(wol/eko/data3)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post