JAKARTA – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa Arcandra Tahar tetap berstatus warga negara Indonesia (WNI).
Peneguhan terhadap status kewarganegaraan Arcandra ini berdasarkan prinsip non-stateless atau tidak mengakui asas apatride, dengan menggunakan Pasal 23 dan 32–35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007. Proses ini tidak perlu melibatkan DPR.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi, saudara Arcandra Tahar tetap menjadi WNI sesuai prinsip perlindungan maksimum dan non-apatride stateless,” kata Yasonna dalam penjelasannya di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Menkumham Yasonna menerangkan, Arcandra sudah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) berdasarkan Certificate of Loss of United State sejak 12 Agustus 2016. Hilangnya status kewarganegaraan AS Arcandra juga sudah disahkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan surat Keduataan Besar AS pada 31 Agustus 2016.
“Arcandra sudah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan Certificate of Loss of United States sejak 12 Agustus 2016 dan disahkan oleh Department of State United State of America dan surat US Embassy tanggal 31 Agustus 2016,” kata Yasonna.
Status kewarganegaraan Arcandra ini diketahui menjadi salah satu bahasan dalam RDP dengan DPR hari ini.
Sebelum RDP, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tak keberatan dengan keputusan pemerintah menggunakan langkah ini untuk memulihkan kewarganegaraan mantan Menteri ESDM itu.
“Dan, itu tidak masalah. Silakan saja. Itu kewenangan pemerintah,” ujar Bamsoet.
Discussion about this post