JAKARTA – Penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan terpilihnya Jenderal Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, Jokowi dinilai sudah tahu agen seperti apa yang dia butuhkan.
“Karena sebagai agen itu Presiden yang tahu agen macam apa yang dia butuhkan. Mau polisi, mau tentara atau sipil itu haknya Presiden,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Kendati banyak anggapan jabatan Kepala BIN lebih cocok disandang oleh orang yang berlatarbelakang TNI, kata Soleman, Presiden lebih tahu agen yang dia butuhkan. Terlebih, apa yang dikerjakan oleh Kepala BIN nantinya akan dilaporkan ke Presiden, dan yang dilihat oleh masyarakat justru kinerjanya Presiden, bukan kinerja BIN.
“Sosok yang dibutuhkan, yang tahu seperti apa itu hanya Presiden. Saya pikir Presiden sudah tahu, menghitung seperti apa hasilnya. Militer memang lebih kompatibel, karena intelijen lebih banyak melanggar hukumnya, tentara tidak biasa bermain dengan hukum, tentara itu bekerja berdasarkan perintah,” tutur Soleman.
“Intelijen juga begitu, banyak bekerja berdasarkan pemerintah unsur utama keterangan sehingga dia kompatibel. Sedangkan polisi bekerja sebagai peraturan undang-undang, kalau dia sudah terbaiasa disitu kemudian ditugaskan dengan bidang yang bermain-main dengan pelanggaran hukum ya memang agak tidak kompatibel. Namun, dengan beliau ditaruh disitu, itu tentunya sudah dipikirkan masak-masak untuk Presiden,” tutupnya.
Discussion about this post