MEDAN, WOL – Pemko Medan dalam hal ini Bagian Aset harus mendukung kebijakan Presiden RI, Jokowi mengenai efisiensi anggaran. Mengingat beberapa waktu lalu, sejumlah unsur pimpinan di DPRD Medan menerima mobil dinas baru.
Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Tranfaransi Anggaran (FITRA), Rurita Ningrum, menilai anggaran pengadaan mobil dinas baru anggota dewan merupakan tindakan pemborosan. Sebab setiap lima tahun sekali, Pemko Medan menganggarkan biaya pembelian mobil dinas baru.
Dikatakan, mobil dinas tersebut sebenarnya masih bisa disiasati dengan merental mobil di perusahaan swasta. Dengan begitu, Pemko Medan dapat menghemat anggarannya.
“Kenapa tidak disiasati dengan pengadaan mobil rental. Soalnya, mobil dinas Kementrian juga sudah menggunakan mobil rental dan itu sudah termasuk sopir dan perawatan. Tindakan ini bisa menghemat anggaran Pemko dan mendukung kebijakan Presiden Jokowi,” ungkapnya seraya menyebutkan banyak perusahaan mobil rental di Medan memiliki standart operasional skala nasional, Sabtu (15/10).
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Medan, Sabar Samsurya Sitepu, menyebutkan kecil kemungkinan pengadaan mobil rental untuk mobil dinas anggota dewan diberlakukan. Pasalnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru untuk anggota dewan sudah dianggarkan untuk lima tahun ke depan.
“Ini sudah dianggarkan untuk lima tahun ke depan. Tipis kemungkinanlah pengadaan mobil rental itu,†ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Medan tersebut.
Politisi Golkar ini menambahkan, ke depan, sudah diwacanakan anggota dewan tidak lagi mendapatkan mobil dinas, melainkan diganti dengan tunjangan kendaraan untuk masing-masing anggota dewan yang besarannya belum ditentukan.
“Itukan yang akan ditandatangani Presiden Jokowi bahwa anggota dewan akan menerima tunjangan kendaraan. Jadi, tidak ada lagi mobil dinas dan akan digunakan mobil bus sebagai mobil pull untuk rombongan anggota dewan yang mengunjungi konstituen,†pungkasnya.(wol/mrz/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post