JAKARTA, WOL – Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) soal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz.
Penerbitan SK ini harus ditindaklanjuti mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi PPP Djan Faridz yang merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta. Putusan MA ini sudah dikeluarkan sejak 20 Oktober 2015 lalu.
Putusan MA tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dengan begitu, keputusan Menhuk dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.
Dengan SK ini nantinya PPP kubu Djan Faridz akan semakin memantapkan dukungannya dalam Pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019 nanti.
Khusus di Pilkada Serentak, SK kepengurusan dari Kemenkumham ini akan menjadi modal PPP kubu Djan Faridz yang telah mendukung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Sinyal kuat SK kepengurusan PPP kubu Djan Faridz akan diterbitkan ini juga disampaikan oleh Kemenkumham pasca putusan MA tersebut diumumkan.
Kemenkumham menegaskan akan mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait sahnya kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta.
“Perlu ditegaskan Kementerian Hukumdan HAM pasti akan menghormati dan tunduk kepada keputusan MA. Apalagi jika sudah inkrah,” kata Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Aidir Amin Daud.
Menurut sumber, Kemenkumham saat ini sedang memproses penerbitan SK tersebut. Namun belum diketahui kapan SK itu akan terbitkan dan diumumkan ke publik.
Selain itu sinyal politik untuk mendesak Kemenkumham menerbitkan SK PPP kubu Djan Faridz adalah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada Senin (21/11) siang. Dalam pertemuan tersebut Megawati sempat menyinggung kembali soal komitmen parpol pendukung pemerintah Jokowi-JK dalam kondisi saat ini.
Megawati mengingatkan seluruh parpol pendukung pemerintah untuk senantiasa satu suara dalam mengambil langkah politik.
Adapun hal tersebut disampaikan Megawati ketika dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto beberapa waktu lalu.
“Kemarin saya bertemu Pak Nov sebagai (ketua umum) Partai Golkar yang masuk belakangan, tentunya juga harus bisa memperkuat yang namanya jalannya pemerintahan,” kata Megawati di Beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/11).
Lebih jauh, Presiden RI Ke-5 ini menyayangkan sikap sejumlah parpol pendukung pemerintah yang memutuskan untuk mengambil langkah-langkah berbeda di dalam Pilkada Serentak 2017.
Seperti di Pilgub DKI, tidak semua parpol pendukung pemerintah mendukung pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP selaku partai penguasa pemerintah saat ini.
Beberapa parpol pendukung pemerintah Jokowi-JK seperti PPP kubu Romahurmuziy (Romi), PKB, dan PAN justru berseberangan perjuangan politik di Pilkada DKI 2017.
Dengan demikian tidak menutup kemungkinan Jokowi akan meminta kepada Menkumham untuk segera mengambil sikap atas dualisme kepemimpinan di PPP.(ags/inilah/data1)
Discussion about this post