MEDAN, WOL – Polda Sumut menyatakan, akan menunggu hasil pembahasan yang dilakukan anggota DPRD Sumut menyikapi permasalahan sengketa lahan parkir seluas 7 hektar di areal belakang Mapolda Sumut.
“Kita menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal masalah lahan parkir tersebut,” ujar Kasubdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat (Dit) Intelkam Polda Sumut, AKBP Suryadi Bahar kepada massa PT Sianjur Resort saat aksi di Mapolda Sumut, Senin (30/1) sore.
Dalam kaitan itu, kata Suryadi, masalah kepastian hukum terkait kepemilikan lahan parkir seluas 7 hektar tersebut, menunggu proses pengadilan. Sementara ini, pihak PT Sianjur Resort diperkenankan untuk memportal akses masuk ke Mapolda Sumut melalui jalur belakang. “Untuk sementara portal boleh dilaksanakan,” ujar Suryadi Bahar.
Pernyataan itu disampaikan Suryadi Bahar menanggapi aksi ratusan orang diduga bayaran tergabung dalam delapan elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat (Ormas) di Mapolda Sumut.
Dalam aksinya, massa yang juga disesaki kaum hawa dan anak-anak tersebut meminta usut tuntas secara hukum mantan Kapolda Sumut, Irjen Pol Raden Budi Winarso dan Waka Polda Sumut, Brigjen Adhy Prawoto, yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan parkir tersebut.
Meminta KPK segera mengusut tuntas dugaan gratifikasi pembangunan yang dilakukan Polda Sumut di lahan PT Sianjur Resort. Meminta Kapolda Sumut untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di lahan PT Sianjur Resort.
Meminta Kapolri untuk turun tangan atas perampasan tanah PT Sianjur Resort oleh Polda Sumut. Meminta Kejatisu untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan No 1433 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014.
Mereka juga meminta tangkap dan adili mantan Dirut PTPN II Batara Muda Nasution yang telah mengeluarkan izin pemakaian lahan yang bukan haknya.
Setelah mendapat tanggapan dari Mapolda Sumut, massa yang datang menaiki berbagai kendaraan angkot dan sepeda motor membubarkan diri.(wol/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post