BINJAI, WOL – Kegiatan Pelatihan Aplikasi Kurikulum Tahun 2013 kepada para guru Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Binjai pada Kamis (9/2), diduga menjadi ajang bisnis dengan mengakal-akali dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendapat keuntungan.
Informasi Waspada Online menyebutkan Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kecamatan Binjai Timur di Disdik Kota Binjai bekerjasam dengan CV. Bisma Mutiara, pelaksanaannya hanya melalui kesepakatan para Kepala Sekolah saja, yakni Kelompak Kerja Kepala Sekolah (K3S) Binjai Timur yang diketuai oleh Naimah.
Pembayaran kepada pihak ke tiga tersebut yakni CV. Bisma Mutiara, dengan dana BOS dari SDÂ yang guru- gurunya ikut pelatihan, dengan jumlah pembayaran Rp 15 ribu per siswa. Jadi kalau jumlah siswa di SD tersebut 500 siswa maka sekolah tersebut membayar Rp 7 500.000. Dari data yang dihimpun Waspada Online jumlah SD di Kecamatan Binjai Timur, Kodya Binjai sebanyak 50 SD.
Kepala UPT Disdik Kota Binjai di Kecamatan Binjai Timur, Syahran, yang berhasil dikonfirmasi Waspada Online melalui sambungan telepon, Jumat (10/2), membenarkan adanya Pelatihan Aplikasi Kurikulum Tahun 2013 bagi para guru SD di UPT yang dipimpinnya. “Ya memang sudah dilaksanakan kemarin,” kata Syahran.
Ketika ditanya kenapa pembayaran terhadap pihak ketiga yakni CV Bisma Mutiara dengan menggunakan dana BOS dan tidak melalui Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Syahran tidak mau berkomentar panjang.
“Ya coba konfirmasi ibu Naimah (Ketua K3S), menurut Ibu itu penggunaan dana BOS berdasarkan hasil kesepakatan para kepala sekolah,” ketus Syahran sambil terdengar terburu-buru mengakhiri konfirmasi Waspada Online.
Sementara itu, Ketua K3S Binjai Timur, Naimah, yang coba dihubungi Waspada Online tidak mau menjawab telepon.
Menanggapi hal tersebut Ketua LSM Investigasi Lumbung Amanat Rakyat Sumut (LARAS), M. Arvin, Jumat (10/2) menyebutkan, semestinya kalau menggunakan dana BOS, harus melalui Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), yang keputusan penggunaan dana BOS tersebut melalui rapat dewan guru dan komite sekolah dengan bukti notulen yang lengkap dan transparan.
“Kalau tidak dilakukan hal tersebut, maka penggunaan dana BOS untuk kegiatan pelatihan aplikasi kurikulum 2013 Binjai Timur adalah tindakan yang melanggar petunjuk teknis dan hal tersebut adalah tindakan melawan hukum,” tegas Arvin. (wol/rdn/data1)
Editor: Agus Utama
Discussion about this post