JAKARTA – Menko Polhukam menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerima langsung 9 delegasi massa Aksi 313. Namun Wiranto membantah jika perintah itu diartikan bahwa Jokowi menganggap remeh suara masyarakat.
“Bukan berarti menganggap remeh suara umat. Bukan berarti Presiden tidak bisa menerima langsung, tidak mau menerima secara pribadi, karena kan demo di Istana kalau diterima Presiden, Presiden enggak bisa kerja. Karena azaz keadilan perwakilan demo diterima yang mewakili Presiden,” ucapnya di Kantor Menkopolhukam, Jumat (31/3/2017).
Wiranto juga mengaku, pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu berlangsung secara hangat dari hati ke hati untuk mencari titik terang dan solusi.
Menurutnya, 9 utusan Aksi 313 itu menyampaikan persoalan terkait kriminalisasi ulama, kemudian meminta langsung bertemu Presiden dan masalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini terdakwa kasus penistaan agama.
“Ya tadi utusan aksi minta kriminalisasi ulama yang tadi ditangkap agar bisa dibebaskan. Berikutnya permintaan para demonstran diatasnamakan para tokoh ini minta supaya pemerintah tegas memberhentikan Ahok karena ada landasan undang-undangnya,” bebernya.
Wiranto berjanji akan menampung aspirasi aspirasi utusan demonstran dan akan melaporkan langsung kepada Presiden.
“Saya sampaikan, saya punya tanggung jawab langsung menyampaikan kepada Presiden, tolong percaya saya sebagai Menkopolhukam,” pintanya.
Discussion about this post