MEDAN, WOL – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya sosialisasi UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebab sosialisasi ini sangat strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan, terutama dalam pengurusan lisensi lagu dan musik dalam usaha karaoke.
Apresiasi ini disampaikan Wakil Wali Kota saat membuka acara sosialisasi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengusung thema Pengurusan Lisensi Lagu dan Musik dalam usaha karaoke, di Hotel Grand Aston Medan, kemarin.
Selain membuka acara sosialisasi, dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota juga diminta menjadi narasumber dalam menanggapi berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 bersama dengan Kapolestabes Medan, Kombes Pol Sandi Nugroho, anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, Kepala Sub.Dit. Pelayanan Hukum Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham RI, Siar Hasoloan Tamba dan Komisioner Lembaga Managemen Kolektif, Imam Haryanto.
Dikatakan Akhyar, di era globalisasi saat ini, bentuk-bentuk kejahatan tidak hanya konvensional pada tindakan perampasan barang-barang material, namun juga kejahatan properti dalam bentuk lain yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini dikategorikan dalam berbagai hak yang khas seperti salah satunya adalah hak cipta.
Saat ini, lanjutnya, marak ditemukan beberapa kasus di Indonesia tentang pelanggaran Hak Cipta dan hal tersebut sering dijumpai pada beberapa tempat hiburan seperti di karaoke. Untuk itu, guna melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainya, maka Pemerintah menetapkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut.
“Dengan di sosialisasikannya Undang-Undang ini kita berharap dapat memicu semangat para pencipta dan pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam melahirkan karya-karyanya sehingga mampu meningkatkan daya saing kreativitas kita dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean saat ini,” harapnya di hadapan para pelaku usaha karaoke dan asosiasi pelaku seni di Kota Medan.
Selain itu, Akhyar juga berharap kepada Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia agar dapat memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar Hak Cipta tersebut. Karena hal tersebut menimbulkan kerugian baik moril maupun materil.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, menjelaskan hadirnya Undang-Undang ini seyogiyanya tidak hanya memberikan keuntungan pagi pemilik hak cipta ataupun pemilik lagu, namun juga berdampak positif bagi pemakai dan pemilik karaoke. Karena di satu pihak akan memberikan kepastian hukum bagi mereka karena menggunakan lagu yang sudah didaftarkan secara resmi ke pemerintah.
Dari sisi Kepolisian Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Sandi Nugroho, menyebutkan pada prinsipnya apabila telah memasuki unsur pelanggaran pidana, pihaknya siap menindak tegas para pelaku pelanggar hak cipta. Guna menghindari hal tersebut terjadi, Sandi berharap adanya komitmen bersama dari pelaku usaha dan pemilik hak cipta untuk bisa memahami aturan Undang-Undang yang berlaku.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post