MEDAN, WOL – Wali kota Sibolga, Syarfi Hutauruk diminta kooperatif memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sebagai saksi kasus dugaan korupsi peningkatan jalan hotmix menjadi semen “rigid beton” senilai Rp65 miliar tahun anggaran 2015.
Sebab, sudah dua kali Syarfi tidak memenuhi panggilan. Sedainya dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN, Pejabat Pembuat Komitmen, dugaan korupsi peningkatan jalan hotmix tersebut.
“Pada pemanggilan yang pertama yakni, Kamis (7/12) Wali Kota Sibolga tidak datang tanpa memberikan alasan kepada penyidik Kejati Sumut,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian di Medan, Minggu (14/1).
Pada pemanggilan yang ketiga ini, Kejati Sumut perlu koordinasi dengan saksi tersebut, dan semoga bisa hadir untuk dimintai keterangan.
“Ini dilakukan untuk kelancaran Kejati Sumut yang melakukan penyidikan kasus korupsi rigid beton,” ucapnya.
Sumanggar mengatakan, Kejati Sumut juga telah menahan tersangka SN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PU Kota Sibolga, kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Sibolga.
Tersangka tersebut, dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Tanjung Gusta Medan, Selasa (28/11).
“Penahanan tersangka itu, untuk memudahkan penyidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut,” kata juru bicara Kejati Sumut.
Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan sepuluh rekanan tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan hotmix menjadi semen “rigid beton” di Sibolga senilai Rp65 miliar Tahun Anggaran 2015, dan dititipkan di Rutan Medan, Kamis (2/11).
Kesepuluh rekanan tersebut, yakni JT, Direktur PT Barus Raya Putra Sejati, IM, Direktur PT Enim Resco Utama, YS, Direktur PT Suakarsa Tunggal, dan PFS, Direktur PT Arsifa.
Selain itu, MW, Direktur PT Andhika Putra Perdana, EDH, Direktur PT Gamos Multi Generalle, HS, Direktur PT Bukit Zaitun, GS, Direktur PT Andhika Putra Perdana, HS, Wakil Direktur CV Pandan Indah, dan BS, Direktur VIII CV Pandan. (ant/ags)
Discussion about this post