SIBOLGA, WOL – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Hj. Nurhajizah Marpaung mengatakan agar pemerintah kota dan BPN membuat semua bidang tanah yang ada di Kota Sibolga khususnya bersertifikat.
Oleh karenanya Wagubsu sangat mengapresiasi kegiatan Penyerahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Sibolga yang dilaksanakan pada hari ini. Sebanyak 22 orang perwakilan yang menerima 269 sertifikat tanah di wilayah selatan kota Sibolga.
“Berkoordinasilah wali kota dengan BPN, terbitkanlah sertifikat lainnya. Kalau ada hal-hal yang memerlukan dana, laporkan secara berjenjang. Sekarang ini tidak ada lagi meminta-meminta ke rakyat, repot kita nanti akhirnya,”ujar Nurhajizah pada Penyerahan PTSL melalui Prona UMKM Tahun 2018, di Kantor Pertanahan Kota Sibolga, Senin (19/2).
Selain itu Bapak Presiden RI Joko Widodo juga mengatakan, jangan ada lagi rakyat yang tersiksa karena tanah. Di Medan lanjut Wagubsu, sudah biasa seperti ini, yang punya tanah saya, yang menggugat pak wali kota, yang digugat pak Bupati memang akhirnya yang dieksekusi tanah saya. “Itulah yang dimaksud Bapak Presiden jangan ada lagi hal-hal penindasan karena tanah, “ujar Wagubsu.
Dijelaskan Nurhajizah, bahwa sertifikat merupakan sesuatu yang sangat penting terutama demi keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya Kota Sibolga. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi sengketa-sengketa tanah. “Cari yang belum bersertifikat dan segera terbitkan, masyarakat sangat menantikan,” ucap Nurhajizah.
Hadir pada penyerahan sertifikat tersebut Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, unsur Forkopimda Kota Sibolga, Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Sibarani, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga Hotman Saragih dan jajaranya serta penerima sertifikat.
Sementara itu, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, dalam sambutannya sangat mendukung instruksi presiden supaya seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025.
Oleh karena itu dirinya memerintahkan Lurah Camat untuk mencari rakyat yang tanahnya belum disertifikatkan. “Bekerjasama dengan BPN kami mempercepat proses PTSL Prona. Untuk wilayah selatan diberikan 269 sertifikat prona dan gratis. Dan bergilir setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Sibolga,” ujarnya.
Selain itu kata Syarfi, secara berkala Pemerintah Kota Sibolga juga akan melakukan pengurusan dan pembelian sertifikat tanah wakaf bagi rumah-rumah ibadah se-Kota Sibolga, baik itu mesjid, mushola maupun gereja.
Oleh karenanya Syarfi mengajak seluruh masyarakat khususnya Kota Sibolga untuk sama-sama mendukung program pemerintah baik pusat, provinsi dan kota. “Karena semuanya untuk kesejahteraan kita semuanya. Terimakasih atas kehadiran Ibu Wagubsu sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan khususnya di Kota Sibolga,” ujar Syarfi.
Sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga Hotman Saragih pada kesempatan itu melaporkan bahwa tahun 2017 realisasi pengukuran sebanyak 2.245 bidang yang terdiri dari tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.374 bidang. Tidak dapat diterbitkan sertifikat karena tidak memenuhi syarat sebanyak 732 bidang dan yang terbit sertifikat sebanyak sebanyak 269 bidang. “Sehingga realisasi penerbitan serifikat masih jauh dari target yang dilaporkan,” ujarnya.
Untuk tahun 2018 lanjut Hotman, Kantor Pertanahan Kota Sibolga mendapat target pengukuran sebanyak 1.000 bidang. “Dari 1000 bidang dimaksud harus terbit sertifikat untuk 900 bidang,” sebut Hotman.
Dikatakan Hotman, dengan kondisi Kota Sibolga saat ini, bidang tanah yang sudah bersetifikat sebanyak 75 persen dari perkiraan jumlah bidang tanah lebih kurang 12.000. Sehingga untuk merealisasikan target 900 bidang dimaksud sangatlah berat. “Untuk itu kami mohon khususnya kepada wali kota dan Pemerintah Kota Sibolga juga instansi pemerintah lainnya untuk mendukung program program tahun 2018 ini,” harapnya. (wol/data2)
Editor: RIDIN
Discussion about this post