MEDAN, WOL – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (FIB USU) bersama Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia ‎(LSISI) menggelar Focus Group Discussion dengan tema Netralitas Media dan Masyarakat Dalam Menciptakan Pilkada Damai Tanpa Hoax Serta Uj‎ar Kebencian di Sumatera Utara.
Acara berlangsung digedung FIB USU, Kamis (22/3), menghadirkan pembicara diantaranya, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan dan Drs Wara Sinuhaji M,Hum dosen USU, pemimpin redaksi, Dame Ambarita, serta dipandu oleh Hasan Basri sebagai moderator.
Dame Ambarita dalam pemaparannya menyampaikan mengutip dari 9 elemen jurnalistik plus elemen ke-10 Biil Kovach, bahwa tugas utama jurnalisme adalah mengabdi pada kebenaran dan loyal kepentingan publik. Dengan itu, masyarakat membutuhkan kehadiran media massa dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemasok informasi yang dibutuhkan.
“Media sebagai suatu institusi informasi, mampu mempengaruhi proses-proses perubahan sosial-budaya dan polotik. Media massa juga dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Kemudian, pemberitaan media idealnya, tidak boleh memihak serta provokatif. Media harus bisa mencerdaskan, bukan mengadu domba,” ucapnya.
‎Dame mengungkapkan era kebebasan pers memunculkan persaingan media yang super ketat. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebut, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah media paling banyak di dunia. Hingga Juli 2017, ada 47 ribu media di Indonesia. Sebanyak 44.300 di antaranya media online, sisanya adalah media cetak, televisi, dan radio.
“Sebanyak 75 persen dari 2 ribuan media cetak di Indonesia tak profesional. Data Dewan Pers menyebutkan hanya 567 media cetak yang bisa dikategorikan media profesional. Selebihnya tak memenuhi syarat sesuai standar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, ‎mengatakan pelanggaran terjadi Pilkada Sumut, tidak jauh dengan pelanggaran terjadi di Pilkada Papua. Namun, begitu Bawaslu Sumut terus melakukan pematauan secara khusus pada Pilkada serentak tahun ini.
“Wajar latar belakang pendidikan di Papua. Namun, berbedah dengan Sumatera Utara mempunyai universitas tertua di Indonesia diluar pulau Jawa, ada di Sumut. Jadinya, orang di Sumut berpendidikan,” ungkap Syafrida.
Syafriad mengimbau masyarakat di Sumut, terkecoh dengan money politic, yang akan merusak pemerintahan di Sumut sendiri. Apa lagi, dua Gubernur Sumut, sebelumnya harus berurusan dengan hukum, karena kasus korupsi yang menjeratnya.
Wara Sinuhaji selaku dosen USU, menambahkan media harus menyejugukan suasana suhu politik di Sumut selama Pilkada berlangsung. Bukan sebaliknya, malah memanasi suasana. (wol/lvz/data2)
Editor: Agus Utama
Discussion about this post