MEDAN, WOL – Baru-baru ini masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dikejutkan dengan peristiwa pasangan pengantin yang menaiki helikopter milik Polri khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) di Kota Siantar. Kejadian itu pun banyak menuai kritik dari berbagai kalangan terutama para pengamat hukum.
Pengamat Hukum Kota Medan, Surya Adinata SH, M.Kn, mengungkapkan hal seperti itu tak sepantasnya terjadi. Sebab negera memberikan fasilitas helikopter bukan untuk yang tidak berkepentingan, melainkan untuk menunjang kinerja kepolisian khususnya Kapolda Sumut.
“Itu fasilitas negara seharusnya tidak bisa disalahgunakan penggunaannya, apapun ceritanya harus diberi sanksi yang memberikan fasilitas tersebut kepada yang tidak berkepentingan,†ungkapnya kepada Waspada Online, Minggu (4/3).
Menurutnya, helikopter tersebut sangat menyalahi wewenang jika diperuntukkan kepentingan pribadi dalam hal ini mengangkut pasangan pengantin. Sebab, fasilitas itu diberikan oleh negara dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat.
“Fasilitas seperti itu bukan bayar pakai uang pribadi, itukan uang pajak yang dibayar masyarakat. Jadikan kita sebagai masyarakat harus tau kemana uang itu dipakai, digunakan untuk apa, Kalau kita tau uang pajak digunakan untuk pribadi inikan gak benar,†tegasnya.
“Kalau seperti itu, saya berfikir juga untuk meminjam mobil Water Canon buat jalan-jalan yakan,†sindirnya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan ini juga menyayangkan sikap pihak Polda Sumut yang berbeda dalam memberikan penjelasan kepada publik terkait peristiwa ini. Menurutnya, pernyataan Kapolda Sumut dan Kabid Humas Polda Sumut saling bertolak belakang.
“Sangat menyanyangkan pernyataan Kapolda dan Kabid Humas yang bertolak belakang. Kita merasa kok gak sama statmentnya itu sama Kapolda yang menyatakan memang ada keselahan di situ tapi Kabid Humas bilang kalau pilot yang memberikan izin dan atas inisiatif pilot,†ujarnya.
“Kita ketahui pilotnya itu pangkatnya Iptu yakan, agak sulit kita bilang kalau pilot itu yang memberi izin dan agak sulit kita terima itu bahwa atas inisiatif dia, karena mana mungkin kalau itu gak didasari dari perintah atasannya,†sambungnya.
Diakhir, dia pun meminta kepada Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas peristiwa ini serta memperketat pengawasan agar hal serupa tak terulang kembali.
“Kita apresiasilah keterbukaan Kapolda ini, yang memang menyatakan ada un-prosedur dari peristiwa helikopter digunakan pasangan pengantin dan juga perlu mengevaluasi Kabid Humas-nya yang terkesan melindung yang dapat merusak institusi. Kita khawatir kok bisalah fasilitas-fasilitas seperti itu gampang kali diselewengkan, terang-terangannya ngangkat pengantin,†pungkasnya. (wol/ham/data1)
Editor: RIDIN
Discussion about this post