JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) segera melakukan perbaikan terhadap sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Lewat sistem zonasi itu, sekolah diharuskan untuk menerima minimal 90% siswa dari area sekitarnya dan hanya 5% kuota untuk calon siswa dari luar zona.
Dengan zonasi, siswa diarahkan untuk memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sekolah bagus juga dipaksa menerima siswa dengan prestasi rendah yang tinggal didekat lokasinya untuk mengurangi beban biaya transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan zonasi untuk bukan semata-mata untuk mengganti kebijakan yang sebelumnya. Namun kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki kebijakan yang sebelumnya.
Salah satu yang menjadi konsen dalam perbaikan adalah bagiamana memperjuangkan istilah sekolah favoritisme pada sekolah negeri.
“Di mana ada sekolah berkasta tinggi, dan ada yang paling bawah. Kemudian juga favoritesme sekolah,” ucapnya, Jakarta, Kamis (18/7/2018).
Menurut Muhadjir, sekolah sebagai fasilitas negara seharusnya bersifat non rivalitas, tidak eksklusif dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya, dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan bisa mengembalikan kearah yang lebih baik.
“Perlu diingat bahwa dalam sebuah kelas, populasi yang ada harus heterogen. Kalau homogen bukan kelas,” ucapnya.
Muhadjir menambahkan, adanya sistem zonasi juga membuat siswa-siswi bisa mendapatkan pendidikan lebih baik dari sekolah maupun keluarganya. Sebab, letak antara sekolah dan rumah tidak terlalu jauh.
“Ini terkait dengan pemahaman Tri Pusat Pendidikan. Di mana terselenggaranya pendidikan terhadap anak merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat,” jelasnya.
Muhadjir mengatakan, zonasi juga bertujuan untuk menghindarikan sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Dan hal lain, kata dia, kebijakan zonasi juga diambil demi meningkatkan akses pendidikan pada kelompok masyarakat kurang mampu.
“Sesuai amanat PP 66/2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20% anak tidak mampu,†tegasnya.
Discussion about this post