JAKARTA, Waspada.co.id – Penunjukan Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), menurut seorang pengamat birokrasi, bukanlah keputusan yang ideal.
Walaupun yang bersangkutan dianggap berhasil dalam sepak terjangnya di dunia kepolisian, keahlian itu tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan birokrasi di Indonesia, katanya.
Syafruddin dilantik sebagai MenPAN-RB yang baru, Rabu (15/08), menggantikan Asman Abnur, politikus Partai Amanat Nasional, yang mundur setelah partai itu tidak lagi bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Pakar birokrasi dan Guru besar Administrasi Negara Universitas Islam Malang, Mas’ud Ali, mengatakan seharusnya posisi menteri itu diisi oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman tentang reformasi birokrasi.
“Pak Syafruddin memiliki kemampuan di bidang kepolisian, tapi sebagai wakapolri, dalam titik tertentu tidak kongruen dengan tugas-tugas di MenPAN-RB,” kata Mas’ud Said, seperti diberitakan BBC News Indonesia, Rabu (15/08) malam.
Menurutnya, tugas-tugas sebagai pimpinan kepolisian itu sifatnya semikomando yang rigid. “Tetapi birokrasi tidak begitu, karena ada rasionalitas birokratis. Ini yang saya sebut tidak kongruen,” tegas Mas’ud Said.
Idealnya, sambung Mas’ud, Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengetahuan sangat tinggi, pengalaman, pendalaman falsafah birokrasi, serta pendalaman tentang reformasi birokrasi.
Mas’ud kemudian menganalisis sosok Syafruddin dipilih Presiden karena “ada kebutuhan khusus” sehingga “ada sedikit di bawah pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya”.
Dia mengharapkan, setelah pemilu 2019, akan ditunjuk MenPAN-RB baru yang memang memiliki keahlian serta pengalaman di bidang pengembangan reformasi birokrasi. “Ini prasyarat utama dari Indonesia yang lebih baik.”
“Di manapun negara, sistem negara apa pun, level kemakmuran apa pun, kalau birokrasinya buruk, maka akan mendistorsi capaian pembangunan,” kata penulis buku Birokrasi di negara Birokratis ini.
“Karena dia (birokrasi) adalah mesin dari pembangunan itu sendiri. Nah, kalau ada orang ditunjuk karena kemampuan, itu sangat ideal,” tandasnya.
Discussion about this post