JAKARTA – PDIP menanggapi serius sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang hingga kini tidak mau membuka data hasil perolehan suara, namun klaim kemenangan tanpa membawa bukti rekapitulasi.
“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan. Karena itulah wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Stop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (25/4/2019).
Atas dasar hal tersebut, ucap Hasto, baik pusat rekapitulasi “JAMIN” yang dilakukan TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP, mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi berdasarkan dokumen autentik C1.
“Kami undang lima personel, dua dari BPN dan tiga dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi,” ucapnya.
Hasto melanjutkan, dengan masa kampanye yang panjang dan hasil hitung cepat (quick count) yang bisa dipertanggungjawabkan, serta proses rekapitulasi yang akuntabel dan transparan, maka kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin semakin pasti, tinggal legalitas KPU yang dinanti.
“Energi bangsa sudah terkuras selama delapan bulan. Sudah saatnya curahkan segala daya, bangun kemajuan negeri,” tegas Hasto.
Discussion about this post