JAKARTA – Forum Santri Indonesia (FORSI) menyatakan sikap untuk mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR.
Salah satu perwakilan Forsi, Sufriadi mengatakan pihaknya berharap DPR segera merampungkan revisi UU KPK, lantaran revisi UU KPK dapat lebih memperkuat lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Karena dapat memberi payung hukum yang pasti dan jelas.
“Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga, justru revisi UU KPK ini sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK, dan juga mendorong KPK menjadi lebih baik, profesional serta untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut,” kata Sufriadi dalam aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Dilanjutkan dia, meskipun KPK sebagai lembaga ‘superbody’ tetap harus mendapatkan evaluasi dan pembenahan. Untuk itu KPK perlu memiliki dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja KPK sebagaimana yang ada dalam RUU KPK.
“Yang dikhawatirkan jika KPK tak bisa diawasi lembaga tersebut akan semena-mena. Oleh sebab itu sangat diperlukan dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan,”ungkapnya.
Forsi turut mendorong agar KPK kedepannya dapat mengutamakan unsur pencegahan dalam memberantas korupsi di Indonesia dibandingkan hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu Forsi menilai kinerja KPK terkait proses pencegahan tindakan koruspi belum memuaskan.
Forsi menyampaikan dukungannya dengan menyambangi Gedung DPR dan ditemui oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Dalam kesempatan itu, Koordinator Forsi, Syafrudin mengatakan, kewenangan yang dimiliki lembaga adhoc itu terlalu kuat. Sehingga, UU KPK perlu untuk direvisi.
“Kewenangan KPK itu terlalu superbody. Sehingga kita dorong agar DPR segera merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata Syafrudin, saat melakukan audiensi dengan Komisi III DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa revisi UU inisiatif DPR memang dirancang untuk menguatkan KPK bukan melemahkan.
“UU itu dibikin bukan untuk menguatkan dan melemahkan, tapi untuk mengatur,” tegas Masinton dalam kesempatan yang sama.
Mengingat pembahasan revisi UU KPK berada di Baleg, Masinton berjanji akan menyampaikan aspirasi Forsi tersebut. Menurutnya, seluruh masukan dari masyarakat sipil akan menjadi pertimbangan DPR dalam mengambil keputusan terkait revisi UU itu.
“Kalau pembahasan revisi ini ada di Baleg bukan di Komisi III, tentu pandangan ini akan kami sampaikan ke Baleg dan kami juga minta kesedian teman-teman Forsi untuk dapat hadir dan diundang di Baleg dalam memberikan pandangannya,” ucapnya.
Discussion about this post