JAKARTA – Presiden Joko Widodo disarankan merekrut lebih banyak menteri dari kalangan profesional. Pasalnya, mereka disebut tidak akan terbebani dengan kepentingan politik sehingga bisa leluasa bekerja menjalankan visi Kepala Negara.
“Kabinet di periode kedua Jokowi harus profesional dan tak terbebani kepentingan politik sempit,” pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/10/2019).
Siti berujar, sisi positif menteri dari kalangan profesional yakni akan lebih loyal kepada Presiden. Selain itu, mereka juga tidak akan masuk ‘pusaran’ kepentingan politik karena tidak terikat dengan parpol manapun.
“Loyalitasnya lebih ke Presiden. Dan tarik-tarikan politik dari partai kurang atau tak ada. Karena bukan kader,” jelasnya.
Selain itu, Siti menyarankan agar menteri yang direkrut harus memiliki kompentensi sesuai dengan tantangan yang dihadapi pemerintah. Ia juga bilang menteri harus inovatif agar bermanfaat buat rakyat. “(Membutuhkan) menteri-menteri yang fokus melaksanakan tugasnya dan mengedepankan kepentingan negara,” pungkasnya.
Sebelumnya diwartakan, Presiden Jokowi pernah mengatakan bakal mengisi kabinetnya dengan komposisi 45 persen dari kalangan parpol dan 55 persen dari kalangan profesional.
Jokowi dalam channel YouTube Sekretariat Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah merampungkan susunan Kabinet Kerja jilid II. Namun, dia masih merahasiakan identitas para pembantunya tersebut.
Discussion about this post