JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember mendatang di Jakarta. Airlangga Hartaro digadang-gadang akan menang aklamasi menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum partai secara aklamasi, maka Partai Golkar tidak mencerminkan partai yang demokratis.
“Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain,” kata Pangi, Kamis (14/11/2019).
Menurutnya, moment Munas tersebut dijadikan untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.
“Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti” jelasnya.
Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.
Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.
“Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.
“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” kata Sulthan.
Discussion about this post