JAKARTA, Waspada.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut pilkada secara langsung perlu dievaluasi. PDIP menyebut pilkada langsung memiliki banyak kerugian dan kekurangan yang akhirnya mereduksi demokrasi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan sejumlah kerugian dan kekurangan dalam pilkada secara langsung yang telah dimulai sejak 2005. Mulai dari biaya yang mahal hingga pemenang hanya dari kalangan tertentu saja.
“Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru. Kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (8/11).
Menurutnya, berbagai kekurangan dari penyelenggaraan pilkada secara langsung telah mereduksi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi demokrasi kekuatan kapital.
Dia pun menyatakan bahwa berdasarkan berbagai kekurangan itu maka pernyataan Tito agar penyelenggaraan pilkada secara langsung dievaluasi sangat relevan.
Hasto berkata bahwa PDIP menanggapi positif gagasan Tito untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilihan secara langsung yang menyebabkan tingginya biaya pilkada, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.
“Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah,” ucap Hasto.
Dia pun menyampaikan bahwa PDIP telah melakukan praktik politik demi menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal, dengan melakukan psikotest, tes tertulis, hingga wawancara dalam pemilihan pemimpin partai di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
Proses itu, lanjutnya, menerapkan musyawarah tanpa pemungutan suara dan berhasil meningkatkan kualitas pemimpin di PDIP.
“Hasilnya, kualitas kepemimpinan partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDIP menegaskan sebagai partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural partai,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Tito berkata bahwa diperlukan survei dan riset akademik untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia.
“Kalau [pilkada langsung] dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).
Ia pun mengaku tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah. Menurutnya, orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah hanya omong kosong.
“Apa benar, ‘Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit [omong kosong], saya enggak percaya,” kata Tito. (cnnindonesia/ags/data2)
Discussion about this post