MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi II DPRD Medan Surianto SH, meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja memikirkan solusi atas dampak sosial dari pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di Kota Medan. Pasalnya, lambannya mengambil kebijakan apakah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau tidak, membuat ekonomi warga nyaris lumpuh.
“Cobalah Pemko Medan kemarin itu cepat ambil kebijakan, pasti nggak separah ini kondisinya. Sekarang di mana-mana orang pada ngeluh susahnya mencari uang. Usaha-usaha kecil gulung tikar, belum lagi pekerja-pekerja banyak yang dirumahkan,” ungkapnya kepada Waspada Online, Rabu (6/5).
Pria yang akrab disapa Butong ini kembali mengatakan, waktu pelaksanaan reses dor to dor beberapa waktu lalu, kebanyakan korban terdampak Covid-19 itu ada di wilayah Medan Utara. Karena kawasan ini (Medan Utara, red) masuk dalam program pembenahan taraf ekonomi baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Sejumlah 300 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Paya Pasir, Kelurahan Rengas Pulau dan Kelurahan Terjun kemarin keluhkan hal serupa. Jadi bukan pekerja di sektor informal saja yang kena, semua sektor kena dampaknya. Makanya kita datangi rumah warga satu persatu untuk menyalurkan bantuan sekaligus mengajak warga untuk patuhi imbauan pemerintah tetap di rumah, jaga jarak dan gunakan masker ketika ke luar rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini menegaskan agar Pemko Medan transparan mendata warga kurang mampu, hingga warga terdampak Covid-19. Sehingga bantuan-bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Setiap kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Tapi kita minta harus ada solusi dari setiap kebijakan yang disampaikan. Kita minta dinas terkait coba mencari terobosan atas permasalahan ini. Misalnya mengalihkan biaya pelatihan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada korban terdampak Covid-19,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post