JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas menyinggung jabatan komisaris yang saat ini banyak diberikan kepada orang-orang lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 dan 2014 lalu.
Kata dia, tak sedikit jabatan yang diberikan pada orang-orang pendukung presiden saat Pilpres ini justru melanggar prinsip pekerjaan itu sendiri.
“Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu,” kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6).
Kata Bustro, jabatan komisaris-komisaris ini justru banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut. Bahkan tak memiliki track record di bidang tersebut.
“Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu,” kata Busyro.
Dalam periode pemerintahan ini, Jokowi melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat sejumlah orang sebagai komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.
Teranyar dan paling banyak disorot adalah pengangkatan personel grup band Slank, Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).
Selain Abdee Slank, sejumlah nama lain juga diangkat menjadi komisaris dan petinggi beberapa perusahaan besar, seperti politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang jadi Komisaris PTPN V, aktivis buruh Andi Gani Nena Wea Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan, politikus Nasdem Irma Chaniago komisaris Pelindo I, Ulin Yusron komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, politikus PSI Dini Shanti Purwono komisaris PGN dan sejumlah nama lain. (wol/cnnindonesia/ari/d2)
Discussion about this post