JAKARTA, Waspada.co.id – Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan subsidi upah untuk masyarakat yang kena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau kini statusnya level 4.
Seperti diketahui, kali ini besaran yang bakal diterima Rp 1 juta untuk jatah dua Juli-Agustus, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Jumlah peserta yang dibidik sebanyak 8 juta pekerja dengan anggaran Rp 8 triliun.
“Subsidi upah sebesar Rp 500 per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekali pencairan subsidinya Rp 1 juta,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Rabu (21/7).
Namun, tak semua pekerja dapat karena ada kriterianya, selain di wilayah diberlakukakannya PPKM Darurat juga ada syarat lainnya. Ida mengatakan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang terdampak PPKM darurat sebelumnya. Subsidi upah ini payung hukum akan dibuat dari Permenaker.
“Dimana kami usulkan bantuan pemerintah program stimulus berkoordinasi dengan komite PEN dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ida.
Ida menjelaskan pekerja atau buruh yang mendapat subsidi upah dibuktikan dari NIK. Selain itu, pekerja atau buruh penerima upah terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dari nomor kepesertaan sampai Juni 2021.
“Data BPJS jadi sumber karena ini data terbaik dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini,” katanya.
Peserta yang dapat program ini adalah yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam hal pekerja wilayah PPKM yang UMK di atas 3,5 juta maka mengguna UMK sebagai kriteria upah, punya rekening bank aktif,” jelas Ida.
Selain itu pekerja penerima bantuan ini adalah mereka yang bekerja di sektor terdampak industri konsumsi perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan. Selain transportasi, aneka industri, dan properti dan real estate.
“Proses bantuan subsidi upah ke bank penyalur dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN dalam Himbara,” katanya.
Untuk mendukung program ini, Ida mendorong pekerja yang belum serahkan data agar menyerahkan rekening ke perusahana akan diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Data penerima ini kami ambil dengan batas pengambilan data 30 Juni 2021 sehingga hanya terdaftar pada batas waktu itu dan memenuhi persyaratan. Hasil rapat kami memperbanyak masyarakat bantuan pemerintah jumlah penerima kurang lebih 8 juta pekerja. Dengan demikian butuh anggaran estimasi Rp 8 triliun,” katanya. (wol/cnbcindonesia/ari/data3)
Discussion about this post