JAKARTA, Waspada.co.id – Hasil survei Poltracking Indonesia menyatakan 59,3 persen responden menyetujui perombakan kabinet alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) disaat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 67,4 persen.
“Terkait dengan kinerja kabinet, terdapat 59,3 persen publik yang menyatakan setuju (gabungan antara 10,5 sangat setuju dan 48,8 setuju) untuk dilakukan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Sementara itu, 32,8 persen lainnya menyatakan tidak setuju Jokowi melakukan kocok ulang jajaran kabinet. Itu terdiri dari 28,1 persen responden yang tidak setuju dan 4,7 persen yang sangat tidak setuju. Sebanyak 7,9 persen lainnya tidak menjawab.
Menurut Hanta, dorongan reshuffle ini terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, yang merupakan indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan.
Penilaian kepuasan publik ini memiliki konsekuensi serius setidaknya kepada dua hal. Konsekuensi pertama, kata Hanta, “puas tidaknya publik mengindikasikan perlu tidaknya pergantian menteri (reshuffle) secara umum.”
Konsekuensi kedua, lanjutnya, adalah pencarian terhadap calon presiden figur alternatif.
Hasil survei Poltracking sendiri menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 67,4 persen.
Jika dirinci lebih lanjut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64,1 persen.
“Jadi biasanya pemerintahan sebelumnya cukup riuh pertarungan antara eksekutif dengan legislatif. Sekarang kurang, sehingga dianggap stabil, sehingga tingkat kepuasan paling tinggi di angka 64,1 persen,” tutur Hanta.
Hanta melanjutkan, kinerja pemerintah di bidang sosial budaya menempati urutan kedua soal tingkat kepuasan publik. Dari hasil survei, tercatat jika tingkat kepuasan publik di bidang ini mencapai 60,5 persen.
Kinerja pemerintah di bidang kesehatan juga cukup tinggi dengan angka 60 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pemerintah di bidang pendidikan 58 persen dan ekonomi yang hanya 55,8 persen.
“Lalu bidang selanjutnya adalah, ini agak paling rendah, tingkat kepuasan penegakan hukum cuma, 50,8 persen dan tidak puas 32 persen, dan 14,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Lebih lanjut, menurut Hanta, jika fokus pada kinerja sosok Jokowi dan Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpaut cukup jauh. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,4 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Ma’ruf hanya 60,3 persen.
Survei Poltracking ini dilakukan 3-10 Oktober 2021 terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sebesar kurang lebih 2,8
persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (cnn/ags/data3)
Discussion about this post