BINJAI, Waspada.co.id – Ketua DPRD kota Binjai H. Noor Sri Alamsyah Putra, mengusulkan agar Pemerintah setempat mendaftarkan penduduk ke Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan jaminan kesehatan krusial bagi seluruh masyarakat yang tak sanggup lagi membayar BPJS Kesehatan Mandiri lantaran terdampak Pandemi Covid-19.
Namun untuk itu, pria yang akrab disapa Kires ini menyarankan agar terlebih dulu membayarkan tunggakan iuran kepesertaan BPJS Mandiri. Karena dia bilang, dalam memulai UHC perlunya komitmen Pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat melalui jaminan kesehatan.
“Ada biaya yang dianggarkan Pemerintah sebesar Rp11,4 miliar sebagai jaminan kesehatan, itu bisa digunakan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan masyarakat. Nah, kalau itu dibayarkan, artinya bisa mendaftar ke UHC dan seluruh penduduk yang kurang mampu di Binjai sudah bisa dijamin Pemerintah dalam kesehatan,” ungkapnya, Rabu (16/3) kemarin, menjelaskan hasil RDP bersama BPJS Kesehatan, RS Djoelham dan Dinas Kesehatan.
Ada sekitar 39.300 jiwa peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang macet iurannya. “Peran Pemerintah setempat sangat vital dalam hal ini agar jaminan kesehatan masyarakat Binjai tertampung dalam anggaran tersebut,” ucapnya.
Sembari mengarah kesana (UHC), tambah Kires, dia menyarankan agar Dinas Kesehatan dan pihak RS Djoelham berkonsultasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Binjai. Karena anggaran zakat masyarakat di situ bisa dipakai warga miskin untuk berobat gratis.
Pemerintah Kota Binjai juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Hanya saja untuk regulasinya belum selesai dibuat, Noor Sri Alamsyah mengatakan payung hukumnya sedang dalam proses.
“PBI telah disetujui oleh Wali Kota Binjai, untuk regulasi, prosesnya sudah masuk tahap eksaminasi di bagian hukum. Jadi nanti kita bayarkan semua tunggakan BPJS masyarakat, lalu setelahnya kita masukan ke PBI agar bisa tertampung di Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),” jelasnya lagi.
Kendati demikian, proses ini akan dilakukan secara bertahap agar semua masyarakat Binjai mendapatkan jaminan kesehatan.
“inilah tantangan Pemko Binjai, bagaimana agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Berarti ada sekitar Rp24 miliar-lah anggaran yang harus digelontorkan untuk itu,” pungkasnya. (wol/rid/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post