MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus, mengatakan peristiwa amblasnya sejumlah makam di bantaran Sungai Babura tepatnya TPU Kristen Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, tidak akan terjadi apabila sejak awal Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II membangun tanggul atau bronjong di bibir sungai.
“Itu sebabnya, BWS jangan hanya menunggu laporan mana sungai yang bermasalah, tetapi juga harus mengecek satu persatu mana saja wilayah bibir sungai di Kota Medan yang rentan longsor, seperti halnya bibir sungai di TPU Simalingkar B. Kalau sudah dicek atau didata, BWS harusnya membangun bronjong sejak awal agar peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi,” ucapnya, Jumat (22/4).
Politisi PDIP ini meminta, BWS Sumatera II agar segera membangun bronjong di TPU Kristen Simalingkar B dan kawasan Sungai Babura lainnya. Mengingat saat ini kawasan tersebut baru dibuat bronjong sementara dengan menggunakan pasir dalam karung.
“Itupun Pemko Medan yang membuatnya. Makanya kami meminta, BWS harus sesegera mungkin membangun bronjong permanen supaya kondisi longsor tidak semakin meluas,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan ini menambahkan, tak cuma masalah bronjong, ia juga menyoroti masalah normalisasi sungai yang hingga saat ini belum juga dilakukan BWSS II ke sejumlah sungai yang ada di Kota Medan. Padahal masalah normalisasi sungai telah berkali-kali dibahas dan Pemko Medan telah meminta kepada BWSS II untuk melakukan normalisasi sungai.
“Tapi yang kami lihat belum ada progres dari pihak BWS, padahal masalah normalisasi sungai ini sangat penting untuk menuntaskan masalah banjir di Kota Medan. Tolonglah segera dikerjakan, bekerja sama lah yang baik dengan Pemko Medan, ini untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Robi juga mengingatkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan untuk ikut mendata jumlah TPU di Kota Medan yang berada atau berbatasan langsung dengan bibir sungai. Dengan begitu, Pemko Medan bisa segera melaporkan kondisi terkait kepada pihak BWS untuk segera dilakukan pembenahan.
“Jika ada, laporkan kepada pak wali agar bisa segera diteruskan ke BWS. Kadis Kebersihan dan Pertamanan tidak boleh kalah cekatan sama wali kota, harusnya ada inisiatif juga dari Dinas Pertamanan,” pungkasnya.(wol/mrz/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post