MEDAN, Waspada.co.id – Bank Indonesia (BI) terus menempuh penguatan bauran kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Adapun salah satu bauran kebijakan yang ditempuh meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menuturkan kebijakan yang mulai berlaku 1 September 2022 dilakukan melalui pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata menjadi maksimal sebesar 2 persen, yaitu melalui insentif atas pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas paling besar 1,5 persen dari sebelumnya paling besar 0,5 persen dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5 persen.
“Dan memperluas cakupan subsektor prioritas dari 38 sub sektor prioritas menjadi 46 sub sektor prioritas yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu resilience (kelompok yang berdaya tahan), growth driver (kelompok pendorong pertumbuhan), dan slow starter (kelompok penopang pemulihan),” tuturnya, Jumat (27/5).
Diketahui, pemberian insentif tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan inklusif dan pemulihan ekonomi nasional. Selain bauran kebijakan diatas, BI juga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas.
“Guna melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI), dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI),” tandasnya.(wol/eko/d2)
Discussion about this post