MEDAN, Waspada.co.id – Larangan ekspor CPO yang sudah berlangsung lebih kurang selama dua minggu, nyatanya belum memberikan dampak pada penurunan harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah yang ditargetkan pemerintah turun di angka Rp14 ribu per kilogram (kg). Faktanya hingga hari ini, minyak goreng curah masih dikisaran Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kg mengacu kepada PIHPS.
Pelaku UMKM mulai dari pedagang gorengan, usaha kuliner lain seperti rumah makan, restoran, maupun industri rumahan pada umumnya terbebani dengan harga minyak goreng yang naik hampir setengah tahun ini. Tidak berhenti disitu, ancaman daya beli tergerus setelah pemerintah juga memberlakukan larangan ekspor CPO.
Daya beli masyarakat benar-benar tergerus, padahal pelaku UMKM sangat mengandalkan konsumsi domestik sebagai motor penggerak usaha mereka. Dengan larangan ekspor CPO, harga TBS anjlok, petani sawit sudah dirugikan terlebih dahulu. Selanjutnya perusahaan sawit (PKS), industri pengolahan sawit akan menyusul jika larangan ekspor terjadi berkepanjangan.
Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) menderita kerugian dari kenaikan harga minyak goreng yang tak kunjung turun sesuai harapan, ditambah dengan larangan ekspor sawit yang memperlambat kinerja pertumbuhan ekonomi Sumut.
“Dan masalah tidak berhenti disitu. Terbaru India melarang ekspor gandumnya. Jelas dampak larangan tersebut sangat berpeluang mendongkrak kenaikan harga tepung, mie instan, biskuit, roti dan banyak lagi produk turunan lainnya,” tutur Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, Rabu (18/5).
Gunawan menyebutkan jika dampak dari larangan ekspor gandum India tersebut, mendorong harga gandum langsung naik di kisaran US$12. 7 per bushel. Padahal seminggu lalu harganya masih di kisaran US$11 per bushelnya.
“Harga gandum memang sudah naik setelah Rusia menginvasi Ukraina, dan bertahan mahal sampai saat ini, dan diperburuk dengan kebijakan dari India,” sebutnya.
Selama tahun 2022, trend inflasi tahun berjalan Sumut juga bergerak keatas. Tahun 2022 berjalan, inflasi Sumut sudah menyentuh 1.99%. Artinya inflasi telah membebani masyarakat Sumut, yang tercermin dari kenaikan sejumlah kebutuhan hidup. Ditambah dengan kebijakan larangan ekspor, berarti daya beli terancam turun.
Di saat semua kebutuhan hidup naik dan daya beli anjlok ditambah ancaman kenaikan harga pangan global. Pelaku UMKM yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Sumut mendapatkan beban besar dan terus meningkat.
“Karena itu, pemerintah baik pusat dan daerah dituntut untuk segera bertindak dengan segala masalah ini,” katanya.
Sawit menyumbang mayoritas pertumbuhan ekonomi Sumut. Memang masalah ekonomi Sumut tidak terlepas dari tekanan ekonomi global. Dan di tengah kondisi yang serba sulit belakangan ini, Pemda dan Pemerintah Pusat bukan hanya dituntut bekerja keras.
“Warga Sumut butuh keajaiban saat ini, mengingat ancaman ekonomi masih belum akan berhenti sampai disini, karena masalah ekonomi baru khususnya dari sektor enerji tengah dalam perjalanan,” tandasnya. (wol/eko/d2)
Discussion about this post