JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan Kapolda Sumut Paulus Waterpauw dipercayakan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat usai dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menitipkan sejumlah pesan kepada Paulus Waterpauw agar menjaga stabilitas dan keamanan Papua Barat. “Beliau kan pernah menjadi Kapolda Papua, beliau putra Papua, orang asli Papua. Dengan segala pengalamannya, kemampuan akademik, jam terbang, kita harap bisa jaga stabilitas politik dan pertahanan di Papua,” ujar Tito Karnavian di kantornya, Kamis (12/5).
Ditemui di lokasi yang sama, Paulus menyatakan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani berbagai permasalahan di Papua Barat selama menjabat. “Kami akan dialog. Pendekatan humanis itu penting. Kami harus bekerja sama dengan semua pihak menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, Paulus menyebut, Tito juga berpesan mengenai antisipasi kemungkinan aksi-aksi penolakan otonomi khusus, daerah otonomi baru, dan juga mempersiapkan Pemilu 2024. “Hal lainnya soal kemiskinan ekstrem di Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang di depan itu kita tangani bersama,” ujar dia.
Paulus juga menyatakan akan merangkul orang-orang yang menolak pengangkatan dirinya sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. “Kalau ada aksi reaksi kan biasa. Itu hanya bagian dari upaya untuk memberikan dorongan sebenarnya, berarti kan ada catatan dari mereka yang saya belum tahu, sejauh mana pikiran mereka, saya akan komunikasi merangkul mereka mengajak bicara. Ayo sama sama kita kerja. Hari ini kan ke depan untuk kerja,” kata dia.
Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri hari ini disiagakan guna mengantisipasi aksi-aksi penolakan pelantikan penjabat Gubernur tersebut. Dikutip dari laporan Kantor Berita Antara, situasi Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat menjelang hingga usia pelantikan aman terkendali.
Secara umum, Mendagri Tito menyampaikan lima pesan kepada para penjabat gubernur, di antaranya; menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, membangun komunikasi secara baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda, dan memperhatikan program-program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah terutama penanganan pandemi Covid-19.
Selain itu, mempercepat realitas belanja APBD dengan melibatkan sektor swasta dan UMKM guna pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Perhatikan pula program strategi nasional baik pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Penjabat Gubernur jangan hanya duduk di kantor tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar Tito. (wol/tempo/ril/d2)
Discussion about this post