JAKARTA, Waspada.co.id – Sebanyak 99 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk Mendagri siap dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah ini merupakan gelombang pertama ASN yang dipindahkan ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, ASN yang akan dipindahkan ke IKN tersebut terbagi atas beberapa unit kerja eselon 1. “Total 99 orang termasuk Mendagri, yang terbagi atas beberapa unit kerja eselon 1,” ujar dia saat dikonfirmasi Republika, Senin (9/5).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri segera mendetailkan data pegawai yang akan ditempatkan di ibu kota negara baru di awal 2024. Tjahjo mengatakan, rencananya untuk tahap pertama ada 60 ribu yang akan ditempatkan di IKN.
“Data klaster pertama 60 ribu pegawai termasuk TNI/Polri yang dipersiapkan awal 2024 sudah di ibu kota negara baru juga harus sudah detail di tiap-tiap kementerian/lembaga termasuk TNI, Polri,” kata Tjahjo saat memberikan arahan dalam Apel Pagi Kementerian PANRB.
Sebelumnya, Kemenpan RB menyatakan, sebanyak 60 ribu pegawai akan dipindahkan ke ibu kota negara Nusantara di tahap pertama awal tahun 2024. Sebanyak 60 ribu pegawai itu terdiri dari unsur ASN dan TNI/Polri.
Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-l RB) Arizal dalam webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada 14 April lalu.
Arizal mengatakan, pemerintah, telah memetakan total ASN dan kementerian/lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045. Rencananya, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga, terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF) pada proyeksi rencana awal di tahun 2024.
Kemudian, 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam). Sebanyak 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi, dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan. (wol/republika/ril/d2)
Discussion about this post