BANDA ACEH, Waspada.co.id – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengisi materi dalam Webinar via zoom dengan tema “Perluasan Pembiayaan Mikro Syariah melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pada Selasa, 28 Juni 2022, di Pendopo Wali Kota.
Acara tersebut turut diikuti Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah, Ketua Bidang Pengembangan Keuangan Mikro Syariah IAE, Dr Ahmad Juwaini, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahri, S.ST, M.Si, dan Dirut LKMS Mahirah Muamalah, Teuku Hanansyah.
Dalam kesempatannya, Aminullah turut berbagi kiat dirinya sebagai sosok kepala daerah yang gencar memerangi rentenir dan memberdayakan pelaku usaha mikro (UMKM) di Banda Aceh.
Sebagaimana visi dan misi Pemerintahan pada masanya, “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”, Aminullah turut menerangkan Kota Banda Aceh secara geografis dan pengembangannya.
Ia melanjutkan, dalam masa lima tahun ia menjabat bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin, Banda Aceh menunjukkan peningkatan di berbagai sektor. Hal tersebut dibuktikan dengan melesatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiap tahunnya, di mana Kota Banda Aceh berada pada urutan kedua Nasional di bawah Yogyakarta.
“Pada 2020 IPM Banda Aceh 85,41, pada 2021 kita naik ke angka 85,71. Selain tertinggi kedua Nasional, di Provinsi Aceh kita telah berada di atas rata-rata,” ujarnya.
Aminullah juga memaparkan, dalam hajatnya memerangi rentenir banyak effect yang menyentuh sektor lainnya. Seperti halnya angka kemiskinan, berkat dukungan pembiayaan syariah dari LKMS Mahirah Muamalah, kini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah menjadikan modal yang diterima sebagai bantuan modal usaha.
Di Banda Aceh, pada tahun 2016, UMKM hanya ada 8.900. Saat Aminullah menjabat sebagai wali kota, kemudian Pemko Banda terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah itu terus tumbuh. Hasilnya UMKM terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada 2017, UMKM bertambah menjadi 9.591 unit, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 10.944. Tahun 2019 bertambah lagi menjadi 12.012, tahun 2020 meningkat lagi jadi 15.107 unit.
“Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun UMKM masih terus bertumbuh. Data menunjukkan UMKM tetap tumbuh subur di tahun 2021, yakni mencapai 16.970,” ungkapnya.
Mengutip data terbaru per Februari 2022 oleh LKMS Mahirah, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya mencapai 92%.
Bahkan korelasinya dalam hal ekonomi dan kesejahteraan warga kota, Indeks Pembangunan Manusia terus memuncak. Naiknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Angka kemiskinan 2017 7,44 persen, 2018 7,25, dan 2019 tersisa 7,22. Sementara pengangguran pada 2018 tinggal 7,29 persen, turun jauh dari 12 persen pada 2015 silam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh naik dari 3,39 pada 2017 menjadi 4,49 persen pada 2018. Pendapatan per kapita juga naik dari Rp 64,2 juta menjadi Rp 66,2 juta per tahun. Kemudian inflasi juga turun dari 4,86 ke 1,93 persen. (bandaacehkota/ags/d2)
Discussion about this post