JAKARTA, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengikuti rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (4/8). Di hadapan Wapres, Edy memaparkan strategi percepatan penurunan stunting di Sumut.
Strategi pertama menjadikan percepatan stunting di Sumut sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang didukung pembiayaan APBD. Selain itu, Gubsu juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sumut. Lalu, penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir.
“Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022,” kata Edy.
Saat ini, tercatat ada 347.437 jumlah balita stunting di Sumut. Menurut Edy, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, di antaranya pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, dan lainnya. Untuk itu, Gubsu sangat berharap komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari bupati, wali kota, Forkopimda serta tokoh masyarakat.
“Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilance gizi, sanitarian kit serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus,” ucapnya.
Selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), Wapres Ma’ruf Amin memastikan komitmen percepatan penurunan 60% jumlah balita stunting yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Wapres ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi serta berkualitas, sehingga target prevalensi 14% pada tahun 2024 tercapai.
Arahan Wapres kepada kepala daerah adalah meminta praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. Karena itu, para kepala daerah harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya.
Wapres juga mengimbau sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti/data, sehingga benar-benar menyasar permasalahan. Agar terus dilakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga, sinkronisasi harus dikoordinasikan dengan Kemenkeu dan Bappenas.
Ma’ruf Amin menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu, dirinya meminta perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Posyandu.
Selain itu, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga riset, kalangan swasta dan filantropi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing. (wol/aa/d1)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post