MEDAN, Waspada.co.id – Lambatanya penanganan kasus kematian Brigadir J mendapat kritikan dari Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut). Mereka mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatanya.
Desakan itu disampaikan Cipayung Plus Sumut yang yang tergabung dalam KAMMI, IMM, Badko HMI, GMNI, PMII, dan GMKI. Pernyataan itu mereka sampaikan di Medan, Jumat (5/8).
Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, mengatakan pihaknya melihat kasus kasus penembakan Brigadir J sampai tak kunjung usai. Sehingga, kasus itu menghasilkan asumsi liar di tengah masyarakat.
“Polri Presisi merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Sikap ini adalah yang diinginkan untuk menuntaskan permasalahan di masyarakat oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Ketua IMM Sumut Arifuddin Bone, menyatakan upaya merubah image Polri yang dulu menyeramkan dan arogan menjadi humanis sudah mulai terlihat dengan hadirnya jargon Presisi dan seluruh program pendukungnya. Cipayung Plus, menilai dengan berlarutnya polemik kasus Brigadir J akan menggerus kembali kepercayaan publik kepada institusi Korps Bhayangkara.
“Kini upaya perbaikan itu mulai tergerus kembali, masyarakat pun mulai pupus dengan ditampilkannya di hadapan publik setiap hari terhadap kasus penembakan Brigadir J yang tak kunjung usai dengan melibatkan oknum pejabat tinggi di Polri.” kata Arifuddin.
Ketua PMII Sumut Muhammad Tarmizi sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, seharusnya polisi menjaga ketertiban malah menjadi biang kegaduhan di masyarakat. “Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sehingga banyak spekulasi liar yang bermunculan. Mulai dari kejanggalan kasus, berubah-ubahnya keterangan dan ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan,” katanya.
“Penanganan kasus justru menunjukkan semakin jauh dari semangat Presisi dan semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut,” sambung Ketua HMI Sumut, Abdul Rahman.
Abdul Rahman berpandangan, jika memang benar narasi dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari mantan Kadiv Propam Ny Putri Ferdy Sambo. Telah menunjukkan bahwa Kapolri dengan visi Posisinya tidak mampu mengisi nilai-nilai moral pada anggotanya.
Ketua GMNI Sumut, Daniel Sigalingging, Cipayung Plus menuntut agar dilakukan tes urine kepada seluruh oknum polisi yang terlibat dengan peristiwa ini dan untuk dibuka hasilnya kepada publik.
“Kami memandang, terjadi sedikit perbedaan kronologis awal yang disampaikan dan dibandingkan dengan temuan-temuan di lapangan justru membuat adanya asumsi bahwa peristiwa ini adalah sebuah skenario besar. Jadi, perlu dilakukan tes urine terhadap anggota Polri yang terlibat di lokasi penembakan,” kata Daniel.
Korwil GMKI Sumut-Aceh Hendra Manurung, menyebutkan Cipayung Plus meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kapolri dan meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya.
“Untuk itu, Cipayung Plus Sumut meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi serta memberhentikan Kapolri demi menjaga wibawa institusi Polri. Kami juga meminta Kapolri untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu memimpin dan merubah lembaga kepolisian menjadi lebih baik seperti yang didambakan masyarakat terhadap visi Presisi,” pungkasnya. (wol/man/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post