JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Minggu kemarin (30/10) bertemu dengan mantan Gubernur dua periode Jawa Barat Ahmad Heryawan di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jalan TB Simatupang, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan pelatihan relawan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diinisiasi oleh Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS.
Dalam sambutannya, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa negara hadir untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Keamanan merupakan hasil dari tidak adanya rasa takut, sementara kesejahteraan diindikasikan dari tidak adanya rasa lapar.
Menurut Kang Aher, panggilan akrab Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut, jalan negara menuju kesejahteraan masih cukup jauh karena adanya persoalan yang belum terselesaikan baik dari hasil pembangunan saat ini yang berdampak pada masalah sosial maupun dari masalah eksternal.
“Ada 17 persen dari 88 juta kepala keluarga yang masih masuk kelompok pra sejahtera. Mengapa ini terjadi, karena salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Dari 17 persen tersebut, 50 persen di antaranya lulusan sekolah dasar. Inilah persoalannya,” ungkap Aher.
Menurutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melalui pendidikan dan kesehatan. Mengutip dari UNESCO, pendidikan yang baik minimal SLTA dan S1. Jika pendidikan sudah merata dan bisa mencapai indeks 0,94, maka bisa mendekati angka kesejahteraan.
“Apalagi jika ditopang dengan kesehatan dasar yang prima. Di Jawa Barat, posyandu berperan dalam membangun kesehatan dasar. Kita lakukan baik lewat pemerintah melalui APBD maupun melalui relawan-relawan kita di lapangan. Kita menjadi masyarakat sipil yang menjadi mitra negara dalam membangun Indonesia yang lebih baik.”
Aher mengatakan, meski pembangunan diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, namun dampaknya harus bisa juga untuk sampai pada level mikro. “Kesejahteraan masyarakat pada level yang paling bawah juga (harus) terdampak (dari pembangunan).”
Anies Baswedan yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pendiri gerakan Indonesia Mengajar menegaskan bahwa masalah utama pendidikan di Indonesia adalah guru. Mereka yang berprestasi di kampus tidak berminat menjadi guru dan lebih memilih profesi lain. Apalagi menjadi guru di daerah-daerah pedalaman dan terpencil.
“Padahal sebenarnya mereka ini mau menjadi guru, yang tidak mau adalah menjadi guru seumur hidup. (Maka) kami tawarkan mereka insentif non material. Kami tidak pernah menawari mereka rupiah, karena mereka pasti akan membandingkannya dengan di kota. Kami tawarkan apakah mereka mau punya bekas yang akan terus diingat seumur hidup oleh anak-anak di pedalaman ini. Sesuatu yang mulia harus diturunkan dengan sesuatu yang rasional,” ungkapnya.
Discussion about this post