MEDAN, Waspada.co.id – Sebulan sudah pemerintah telah menaikkan harga BBM pada September 2022 berkisar 30 persen.
Kenaikan tersebut telah memicu inflasi nasional pada September sebesar 1,17 persen dan untuk wilayah Sumatera Utara sebesar 1 persen.
“Di mana kenaikan inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal September kemarin diperkirakan tidak lagi memicu inflasi besar di Oktober. Bahkan, Oktober ini, inflasi diperkirakan akan bergerak melandai,” tutur Pemerhati ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Kamis (6/10).
Untuk sejumlah komoditas 10 bahan pokok utama sejauh ini cenderung membentuk deflasi. Dan di awal pekan Oktober ini, inflasi di Sumut masih bergerak dalam rentang 0 hingga 0,1 persen sejauh ini.
“Di Oktober ini, komoditas bawang merah, cabai, telur ayam, daging ayam dan minyak goreng masih cukup berpeluang untuk melanjutkan tren penurunan harga, dan bisa memicu terjadinya deflasi.
Sementara untuk harga beras memang masih berpeluang membukukan kenaikan. Di sisi lain, untuk komoditas makanan dan minuman lainnya khususnya olahan dari perusahaan, beberapa masih berpeluang naik dan beberapa lagi berpeluang stabil harganya,” katanya.
Dari hasil temuan di lapangan, lanjut Gunawan, harga kecap cenderung stabil meskipun dari sisi volume atau isinya mengalami penurunan. Ada penurunan kuantitas untuk kecap kemasan sebanyak 5%, sehingga harga jual tidak mengalami perubahan.
“Jadi inflasi di kelompok makanan yang tidak naik tersebut bisa saja tidak memberikan andil inflasi. Saya memperkirakan inflasi di Oktober sejauh ini berpeluang untuk bergerak naik dalam rentang 0.2% hingga 0.3% tetapi peluang deflasi tetap ada, karena sejumlah bahan pangan pokok masih berpeluang turun di bulan ini. Dan inflasi Sumut diperkirakan akan finish dalam rentang 5.7% hingga 6.4% di tahun 2022 ini,” terangnya.
Ia menambahkan, dari hasil survei, tambahnya, sejumlah produsen baik itu produsen besar dan UMKM, banyak diantara mereka yang cenderung menahan harga serta namun mengurangi kuantitasnya.
“Dikarenakan daya beli yang bermasalah serta iklim bisnis yang kurang bersahabat, seiring dengan ancaman resesi ekonomi global,” tambahnya lagi.
“Meskipun untuk efisiensi perusahaan yang dimaksud ini perlu diwaspadai pemerintah Sumut karena ada beragam bentuk efisien yang dilakukan. Bisa dengan menekan biaya input produksi, menghemat pengeluaran, pengurangan jam kerja karyawan hingga PHK,” pungkasnya. (wol/eko/d2)
Discussion about this post