STABAT, Waspada.co.id – Sorotan terkait kinerja Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat semakin menajam. Kali ini Plt Bupati Langkat Syah Afandin didesak aktivis pemuda setempat agar melakukan evaluasi.
Hal ini buntut ricuhnya proses tender proyek yang nyaris membuat sesama pemborong adu jotos, belum lama ini.
Plt Bupati Langkat Syah Afandin segera berhentikan Plt Kadis PUPR Khairul Azmi agar jadi contoh atau efek jera bagi pimpinan OPD di Langkat supaya tanggap menjalankan tugasnya,” tegas Hidayat Syahputra, yang juga eks Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat periode 2014-2015.
Azmi menilai kejadian kemarin berdampak kepada kondusifitas Kabupaten Langkat.
Hal ini dapat dilihat dengan viral dan beredarnya video beberapa waktu lalu saat tender proyek berjalan kisruh dan nyaris baku hantam.
Tak hanya itu, Hidayat menambahkan, terkait banjir yang kerap melanda Kabupaten Langkat belakangan ini semestinya jadi perhatian khusus Dinas PUPR Langkat.
“Karena buruknya drainase, dan pintu waduk yang tak berfungsi dengan baik, seharusnya menjadi perhatian khusus Dinas PUPR Langkat untuk mengatasi banjir. Maka dari itu, kami meminta Plt Bupati Langkat untuk segera mungkin mencopot Plt Kadis PUPR Langkat karena dinilai tak berkompeten,” cetus dia, Senin (28/11).
Dikabarkan sebelumnya, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin angkat bicara dan mengatakan, pada saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tengah mengevaluasi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jadi bukan hanya Dinas PUPR, semua dinas saat ini sedang kita evaluasi, mana yang benar bekerja, mana yang tidak,” ujar Afandin.
Hal ini dilakukan agar semua kepala OPD dan jajarannya di Pemkab Langkat bekerja sesuai yang diharapkan.
“Ini dilakukan agar semua OPD bekerja sesuai yang diharapkan. Namun jika memang ada OPD yang kerjaannya bagus, kita pun tidak bisa menutup mata,” Ujar pria yang kerap disapa bang Ondim.
Hal serupa sebelumnya disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Kornel Sembiring. Dia mendesak Plt Bupati Syah Afandin segera mencopot Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Khairul Azmi karena dianggap tak berkompeten di bidangnya. (wol/rid/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post