MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi melarang keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut terlibat dalam politik praktis di Pemilu 2024.
Hal tersebut ditegaskan Edy usai melakukan Penandatanganan Pakta Integritas bersama Bupati dan Wali Kota Se-Sumut, berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (5/12).
“ASN sudah pasti, bukan ditegaskan lagi. Secara undang-undangnya pun haram hukumnya, dia mengurusin hal tersebut (ikut terlibat politik praktis), tapi dia punya hak pilih,” kata Edy.
Edy menjelaskan, bahwa ada orang yang berhak memilih. Tapi tak boleh bersuara, yaitu ASN dan ada juga yang berhak dia bersuara serta memilih, yakni masyarakat non-ASN.
“Inilah yang saat ini kita resmikan, dan saya minta wartawan ikut serta melihat ini. Untuk netralitas ini harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Edy, penandatanganan fakta integritas ini merupakan satu kegiatan dokumen untuk sama-sama melakukan demokrasi yang benar sesuai dengan aturan dan tidak melakukan pelanggaran.
“Karena kita demokrasi langsung, untuk itu sehingga ada kepastian siapa yang boleh milih dan yang boleh ikut serta berkampanye, dan siapa yang tak berhak memilih yang tiga itu,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R mengatakan penandatanganan fakta intergritas ini, diinisiasi oleh Bawaslu RI bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB. Kemudian, diikuti Bawaslu Provinsi di Indonesia.
“Dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Gubernur se-Indonesia dan diikuti penandatanganan Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara,” kata Syafrida.
Syafrida menjelaskan, tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan dalam rangka Pemilu dan Pilkada. Salah satu langkah pencegahan pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk melaksanakan pemilu itu, berintegritas.
“Tahapan pemilu sudah dimulai oleh teman-teman KPU tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, yang akan ditetapkan pada bulan Desember ini. Tahun depan, tahun Pemilu yang akan banyak memakan energi lebih banyak. Baik itu, masyarakat, pemerintah, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat yang turut serta memeriahkan pesta demokrasi,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post